Fadli Zon Dorong Warisan Budaya Jadi Penggerak Ekonomi, Bahas Borobudur hingga Venesia

Fadli Zon: Warisan Budaya Harus 'Hidup' dan Menggerakkan Ekonomi

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menekankan, aset budaya nasional tak boleh diam. Ia mendorong agar kekayaan budaya itu jadi kekuatan ekonomi yang nyata, dirasakan langsung oleh negara dan tentu saja, masyarakat.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam sebuah pertemuan dengan Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, di Jakarta, Senin lalu. Inti pembicaraan mereka adalah kolaborasi untuk mengoptimalkan aset budaya, lewat pengembangan ekonomi kreatif.

"Kita ingin aset budaya kita menjadi living heritage, bukan sekadar dead monument," tegas Fadli dalam keterangan tertulis di hari berikutnya.

Menurutnya, cagar budaya harus memberi dampak yang berkelanjutan, bukan hanya secara sosial dan budaya, tapi juga ekonomi.

Kolaborasi sudah dimulai. Usai penandatanganan kerja sama untuk kawasan Borobudur, rencananya akan diperluas. Prambanan, Ratu Boko, hingga Candi Plaosan yang baru selesai diperbaiki, menjadi target berikutnya. Namun begitu, peningkatan fasilitas saja tidak cukup. Fadli menilai, penguatan tata kelola dan daya tarik destinasi lewat sinergi dengan berbagai BUMN, seperti InJourney, sangat krusial.

Pembicaraan mereka ternyata tak cuma soal candi dan situs. Ada agenda besar lain yang disoroti: panggung dunia.

Fadli menyebut dukungan untuk partisipasi Indonesia di Venice Biennale 2026. Event bergengsi itu disebutnya sebagai etalase seni global. "Semua negara punya paviliun. Indonesia harus hadir," katanya.

Ia menjelaskan, ini lebih dari sekadar pameran. Ini soal cultural economy, di mana ada transaksi finansial dan eksposur internasional yang masif.

Untuk awalan, rencananya tujuh seniman akan dikirim untuk residensi dua bulan di Venesia. Tujuh seniman lain akan terlibat dalam kolaborasi jejaring nasional. Target pemerintah? Dalam dua tahun, Indonesia diharapkan sudah punya paviliun sendiri di sana.

Lalu, bagaimana dengan film? Industri dalam negeri memang sedang naik daun, tapi masalah klasiknya masih ada: layar bioskop. Jumlahnya di daerah dinilai masih sangat kurang.

Fadli mengungkapkan data. Saat ini Indonesia cuma punya sekitar 2.500 layar. Padahal, kebutuhan idealnya bisa mencapai 10.000 layar. Ia membuka peluang kolaborasi dengan PFN dan pihak terkait untuk membangun lebih banyak bioskop di kabupaten dan kota. Tujuannya jelas: memperluas akses dan sekaligus menguatkan industri.

Di sisi lain, ada juga pembahasan tentang Museum Naskah Proklamasi di Jakarta. Fadli punya usul: memanfaatkan gedung eks Jiwasraya di belakang kompleks museum. Dengan begitu, fungsi museum bisa diperluas dan narasi sejarah kebangsaan bisa diperkuat.

Menanggapi berbagai usulan dan pembahasan itu, Dony Oskaria dari Danantara menyatakan dukungan penuh. Terutama untuk partisipasi di Venice Biennale.

"Kita perlu menetapkan KPI dan pesan strategis yang jelas," ujar Dony.

Ia menekankan, setiap partisipasi internasional harus dikemas dengan baik dan punya indikator keberhasilan yang terukur. Barulah dampaknya akan kuat.

Soal Borobudur dan kawasan sekitarnya, Dony menegaskan komitmennya. Optimalisasi aset budaya harus jadi pengungkit ekonomi nasional dan kesejahteraan warga sekitar. Kuncinya? Pengelolaan terpadu. Itu yang akan meningkatkan daya tarik dan jumlah kunjungan, didukung pula dengan penguatan konektivitas penerbangan ke Yogyakarta.

"Borobudur dan destinasi lain harus kita manfaatkan maksimal untuk Indonesia," tegasnya. "Optimalisasi aset ini pada akhirnya untuk negara dan masyarakat."

Ia juga menyatakan kesiapan Danantara untuk mendukung koordinasi teknis pengembangan Museum Naskah Proklamasi.

Pertemuan ini menjadi langkah awal. Sinergi antara Kementerian Kebudayaan dan Danantara diharapkan bisa mendorong kebudayaan sebagai pilar ekonomi masa depan. Kolaborasi lintas sektor ini bukan cuma untuk menjaga warisan, tapi juga memperkuat kontribusinya bagi perekonomian dan posisi Indonesia di mata dunia.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, seperti Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo, beberapa direktur jenderal di kementerian, serta jajaran dari pihak Danantara.