Menteri HAM Pigai: Penolakan Program Makan Bergizi Gratis Adalah Penentangan HAM

Jakarta - Natalius Pigai, Menteri HAM, tak main-main. Ia melontarkan pernyataan keras terhadap pihak-pihak yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kebijakan pro-rakyat lainnya. Bagi Pigai, ini bukan lagi soal perbedaan pandangan politik biasa. Yang terjadi, menurutnya, adalah perlawanan terhadap prinsip hak asasi manusia itu sendiri.

“Satu poin yang perlu tahu bahwa orang yang mau meniadakan program makan bergizi gratis dan lain-lain adalah orang yang menentang hak asasi manusia,” tegas Pigai.

Pernyataannya itu disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Latar belakangnya? Reaksi atas kabar teror yang dialami Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto. Tiyo sebelumnya ramai diperbincangkan setelah mengirim surat kritik kepada UNICEF mengenai program MBG. Dalam suratnya, Tiyo berargumen bahwa alokasi anggaran untuk MBG justru mengabaikan prioritas mengatasi ketimpangan sosial. Ia mengangkat contoh tragis seorang siswa SD di NTT yang bunuh diri karena tekanan ekonomi sebagai pembelajaran.

Namun begitu, Menteri Pigai punya pandangan yang berseberangan total. Ia melihat program-program pemerintah mulai dari MBG, cek kesehatan gratis, Sekolah Rakyat, penguatan kampung nelayan, sampai swasembada pangan sebagai instrumen fundamental negara. Instrumen untuk memenuhi hak dasar rakyatnya. Bukan sekadar proyek, melainkan manifestasi nyata dari perlindungan HAM.

“Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis sekolah rakyat, koperasi merah putih, adalah orang yang menentang HAM,” lanjutnya dengan nada tegas.

Pigai kemudian berbicara lebih luas tentang perubahan paradigma. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kekuasaan menurutnya tidak lagi berpusat di kalangan elite. Ada pergeseran yang ia nilai signifikan.

“Selama ini sudah 80 tahun, sering kali takhta dikaitkan dengan orang berkuasa, orang-orang elite. Harta dikaitkan dengan orang-orang elite. Hari ini, Prabowo menentukan takhta untuk rakyat dan harta untuk rakyat,” ucap Pigai.

Di sisi lain, Pigai mengaku paham betul esensi demokrasi yang menjunjung kebebasan bersuara. Hanya saja, ia memberi catatan. Kritik, seharusnya, bersifat membangun untuk menyempurnakan sistem. Bukan malah berupaya menghapus program-program yang sudah langsung menyentuh dan meringankan beban hidup warga kecil. Itu garis batasnya.