Indonesia Terima Tawaran Jadi Wakil Komandan Pasukan Penjaga Perdamaian di Gaza

MURIANETWORK.COM - Indonesia menyetujui tawaran untuk menduduki posisi Wakil Komandan dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang baru dibentuk di Gaza. Keputusan ini diumumkan oleh Komandan ISF, Mayor Jenderal Jasper Jeffers, dalam rapat perdana Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Pasukan multinasional ini bertugas menciptakan kondisi keamanan yang mendukung proses perdamaian jangka panjang di wilayah tersebut.

Komitmen Indonesia dalam Misi Perdamaian

Dalam pengumuman resminya, Mayor Jenderal Jasper Jeffers menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah menerima tawaran strategis tersebut. Posisi ini menempatkan Indonesia pada peran kunci dalam struktur komando pasukan penjaga perdamaian yang diinisiasi Dewan Perdamaian.

Jeffers menjelaskan, "Saya telah menawarkan dan Indonesia telah menerima posisi wakil komandan untuk ISF."

Mandat dan Tujuan Pasukan ISF

Kehadiran ISF di Gaza dirancang bukan untuk konfrontasi militer, melainkan untuk menciptakan fondasi keamanan yang stabil. Jeffers menekankan bahwa misi utama pasukan ini adalah mengawasi gencatan senjata dan menciptakan lingkungan yang aman, sehingga pemerintahan sipil dapat berfungsi dan proses rekonstruksi berjalan.

Ia menambahkan, "Dengan langkah-langkah awal ini, kita akan membantu menghadirkan keamanan yang dibutuhkan Gaza demi kemakmuran masa depan dan perdamaian yang langgeng."

Kesiapan Kontribusi Pasukan

Sebelumnya, Indonesia telah menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi signifikan dalam misi ini, dengan potensi pengiriman hingga 8.000 personel. Komitmen ini sejalan dengan target kekuatan ISF yang direncanakan mencapai 20.000 tentara, ditambah unsur kepolisian.

Selain Indonesia, Jeffers juga mengonfirmasi sejumlah negara lain yang telah menyatakan komitmennya. Maroko disebutkan sebagai negara Arab pertama yang setuju mengirimkan pasukan, diikuti oleh Albania, Kazakhstan, dan Kosovo. Partisipasi beragam negara ini mencerminkan upaya kolektif internasional dalam menangani situasi di Gaza.