Forum Davos Soroti Tantangan Pendidikan di Tengah Gelombang Perubahan Global

Davos 2026. Di tengah pegunungan Alpen yang dingin, para pemimpin dunia berkumpul lagi dalam forum World Economic Forum. Suasananya selalu sama: campuran euforia dan kecemasan. Di satu sisi, obrolan penuh semangat tentang lompatan teknologi, terutama AI, yang dianggap sebagai janji masa depan. Namun begitu, di sisi lain, kegelisahan global justru terasa makin nyata. Mulai dari ketidakpastian lapangan kerja, ketegangan geopolitik yang tak kunjung reda, hingga krisis iklim yang mengancam. Di balik semua diskusi mewah itu, ada satu pertanyaan sederhana yang menggelitik: sudah siapkah sistem pendidikan kita menghadapi gelombang perubahan sebesar ini?

Jawabannya, rupanya, tidak sederhana. Dari berbagai sesi di Davos, muncul satu kesadaran penting. Masa depan ternyata tidak cuma ditentukan oleh secanggih apa teknologi kita. Yang lebih krusial adalah kualitas manusia yang akan mengendalikannya. Pendidikan, dalam hal ini, bukan sekadar urusan kurikulum atau mengejar serapan kerja. Ia adalah fondasi peradaban itu sendiri di tengah dunia yang serba tak pasti.

Tantangannya pun jadi lebih berat. Bukan cuma soal mencetak tenaga terampil untuk memenuhi kebutuhan industri. Lebih dari itu, kita perlu membentuk manusia utuh. Manusia yang punya kemampuan berpikir jernih, beretika, dan punya keteguhan untuk menjaga martabat bangsanya sendiri di tengah pusaran global.

Nah, di sinilah pentingnya kolaborasi. Pendidikan akademik dan vokasi harus berjalan beriringan, saling isi. Kedalaman nalar dari kampus akademik perlu diimbangi dengan ketangkasan praktik dari vokasi. Tujuannya satu: melahirkan insan yang bukan cuma profesional, tapi juga bisa berkarya nyata dan bersaing di kancah internasional.

Paradoks yang Menjebak

Yang menarik, ada beberapa paradoks yang mencolok. Pertama, pendidikan selalu dielu-elukan sebagai kunci kemajuan. Tapi dalam praktik kebijakan dan anggaran, ia seringkali bukan prioritas utama. Dibicarakan dengan lantang di setiap pidato, tapi kemudian membisu ketika sampai pada keputusan fiskal. Disebut-sebut sebagai investasi strategis jangka panjang, namun mudah tersisih oleh kepentingan politik yang hasilnya ingin cepat terlihat.

Paradoks kedua terasa dalam kebijakan sosial. Pemerintah bergerak cepat menyediakan program makan gratis, yang memang penting untuk urusan perut. Tapi, gerakannya terasa lambat ketika harus memperkuat pendidikan gratis untuk masa depan. Memang, asupan gizi itu mendesak. Tapi jangan lupa, asupan nalar dan ilmu pengetahuan tak kalah pentingnya. Tanpa perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan yang serius, upaya memutus mata rantai kemiskinan akan selalu timpang. Mengatasi dampak tanpa menyentuh akar persoalan hanya akan menunda masalah untuk generasi berikutnya.

Lalu, paradoks ketiga. Di Davos, ada rencana ambisius membangun 10 universitas baru. Padahal, fakta di lapangan berkata lain. Banyak perguruan tinggi yang justru menghadapi kelebihan kapasitas, kekurangan mahasiswa, dan isu penurunan kualitas. Indonesia sudah punya lebih dari 4.000 perguruan tinggi, lho. Dalam kondisi seperti ini, mendorong penambahan institusi baru justru berisiko. Agenda konsolidasi dan penguatan mutu yang seharusnya jadi prioritas, malah bisa terabaikan. Daya saing bangsa ini seharusnya bertumpu pada kedalaman pengetahuan, bukan sekadar jumlah kampus.

Belum selesai di situ. Paradoks keempat muncul dari tuntutan yang diberikan kepada kampus. Mereka diminta menghasilkan riset berdampak dan solusi untuk masalah sosial. Tapi, dukungan ekosistemnya? Seringkali belum memadai. Pendanaan terbatas, beban administratif menumpuk, dan proses hilirisasi inovasi berjalan lambat. Ibaratnya, perguruan tinggi diminta berlari kencang, tapi di lintasan yang belum rata. Riset diharapkan menjadi lokomotif perubahan, namun bahan bakarnya sendiri serba terbatas.

Dan yang kelima, mungkin yang paling relevan dengan obrolan di Davos. AI digadang-gadang sebagai wajah masa depan. Tapi, bagaimana dengan literasi digital dan kesiapan kurikulum kita? Masih jauh dari merata. Tanpa fondasi pendidikan yang kuat dan adil, AI justru berpotensi memperlebar jurang ketimpangan, bukannya menjembatani. Teknologi yang seharusnya membebaskan, malah berisiko menciptakan kelompok masyarakat baru yang tertinggal.

Menuju Kedaulatan yang Hakiki

Kelima paradoks tadi menunjukkan satu hal. Persoalan utamanya bukan pada kurangnya wacana atau diskusi global. Tapi, lebih pada ketidaksinkronan yang nyata antara narasi indah itu dengan keberanian untuk membuat kebijakan domestik yang tepat. Teknologi boleh melesat cepat, tapi arah peradaban tetap ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya.

Pendidikan harus mampu menumbuhkan apa yang disebut nalar sistemik. Yaitu kemampuan untuk memahami keterkaitan rumit antar sektor, memprediksi dampak jangka panjang sebuah inovasi, dan tidak melupakan dimensi etika di dalamnya.

Bagi Indonesia, ini adalah soal kedaulatan. Di era yang terfragmentasi seperti sekarang, kedaulatan bukan lagi sekadar soal wilayah dan kekayaan alam semata. Kedaulatan yang sesungguhnya terletak pada kejernihan nalar kolektif bangsa dan kekuatan institusi pengetahuan yang kita miliki.

Kampus tidak boleh puas hanya menjadi pabrik pencetak tenaga kerja. Ia harus bertransformasi menjadi pusat gagasan yang relevan dengan zamannya. Di sanalah calon-calon pemimpin masa depan ditempa: insan akademis yang kritis dan berintegritas, pencipta yang inovatif, serta pengabdi masyarakat yang tulus.

Pada ujungnya, semua harus berakar. Masa depan pendidikan Indonesia tidak boleh tercerabut dari nilai-nilai Pancasila. Kemajuan teknologi apapun harus tetap berpijak pada Ketuhanan, menjunjung tinggi Kemanusiaan, memperkuat Persatuan, dipandu oleh kebijaksanaan, dan bermuara pada Keadilan Sosial untuk semua. Kampus adalah tempat nilai-nilai luhur itu dirawat, dihidupi, dan diwujudkan dalam tindakan nyata.

Davos memberikan kita cermin untuk melihat tantangan global. Tapi, arah langkah kita tentukan sendiri. Pendidikan yang berdaulat, adil, dan berakar pada jati diri bangsa adalah prasyarat mutlak. Agar Indonesia tidak sekadar menjadi pasar yang empuk bagi produk teknologi bangsa lain, melainkan menjadi bangsa yang mampu mengarahkan kemajuan teknologi itu untuk kemaslahatan rakyatnya sendiri.

Machsus.
Wakil Rektor II Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).