Kemensos Salurkan Bansos Rp1,8 Triliun untuk Korban Banjir di Tiga Provinsi

Jakarta – Penyaluran bantuan sosial untuk triwulan pertama tahun 2026 sudah mulai digulirkan. Kementerian Sosial, dipimpin Menteri Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengalokasikan dana triliunan rupiah untuk program reguler seperti PKH dan sembako. Sasaran utamanya? Lebih dari 1,7 juta keluarga di tiga provinsi yang baru saja dilanda banjir: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menurut Gus Ipul, prosesnya sendiri sudah berjalan sejak awal Februari lalu. Angkanya tidak main-main. Untuk ketiga provinsi itu saja, nilai bansos reguler yang disiapkan tembus Rp1,8 triliun lebih.

“Bansos reguler untuk tiga provinsi ini sudah kami salurkan sejak awal Februari kepada 1,7 juta lebih keluarga penerima manfaat,”

kata Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/2/2026).

Tapi, bansos reguler hanya satu bagian. Di sisi lain, Kemensos juga punya tanggung jawab besar untuk penanganan pascabencana. Bantuan ini bentuknya beragam, mulai dari dapur umum, logistik, sampai upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Intinya, mulai dari santunan untuk ahli waris, bantuan isian hunian, jaminan hidup, hingga yang paling krusial: pemulihan ekonomi.

“Kami sudah mulai menyalurkan untuk ahli waris, isian hunian, serta jaminan hidup, dan sekarang akan disusul untuk pemulihan ekonomi dan sosial,”

jelasnya lagi. Ia menambahkan, untuk tahap ini Kemensos mengikuti data dan pola penyaluran yang telah dilakukan oleh BNPB.

Nah, soal mekanisme, prosesnya cukup ketat. Data awal rujukannya dari BNPB. Selanjutnya, penetapan data penerima per individu dan alamat (BNBA) menjadi wewenang kepala daerah setempat Bupati atau Walikota. Data itu kemudian harus ditandatangani bersama oleh Kapolres, Kajari, dan Dandim di wilayah tersebut. Setelah melalui validasi dan persetujuan final dari Kementerian Dalam Negeri selaku Ketua Satgas, barulah Kemensos turun tangan menyalurkan sesuai skema yang sudah ditetapkan.

Gus Ipul menekankan, agar tidak ada kesalahan, proses pendampingan dan asistensi akan dilakukan secara masif. Mereka akan berkolaborasi dengan Pemda, pihak penyalur, serta elemen masyarakat seperti Tagana, pendamping PKH, dan Karang Taruna.

“Bersama mereka, kami melakukan verifikasi data, monitoring, dan pelaporan,”

tuturnya.

Hingga laporan ini dibuat, progress-nya sudah menunjukkan titik terang. Dari 53 kabupaten/kota di Sumatera yang terdampak, 29 di antaranya dinyatakan tervalidasi oleh Kemendagri dan siap menerima bantuan. Soal anggaran, Gus Ipul menyebut total kebutuhan untuk semua jenis bansos ini diperkirakan melampaui Rp2 triliun.

“Sebanyak Rp600 miliar lebih di antaranya sudah siap dengan menggunakan RO khusus dan Direktif Presiden,”

pungkasnya.

Terlihat jelas, upaya pemulihan pascabencana kali ini digarap dengan skema yang terintegrasi. Mulai dari bantuan langsung untuk bertahan hidup, hingga program jangka panjang untuk menggerakkan kembali roda ekonomi warga yang terdampak.