85 Negara Anggota PBB Kecam Perluasan Kendali Israel di Tepi Barat

Kecaman keras datang dari 85 negara anggota PBB. Mereka secara kolektif mengecam perluasan kendali Israel di Tepi Barat, yang dinilai semakin meluas dan mengkhawatirkan.

Pernyataan bersama yang dirilis Selasa lalu itu tidak tanggung-tanggung. "Kami mengutuk keras keputusan dan tindakan sepihak Israel," bunyi pernyataan tersebut. Tindakan itu, menurut mereka, sengaja ditujukan untuk memperluas kehadiran Israel yang melanggar hukum di wilayah Palestina tersebut.

"Keputusan tersebut bertentangan dengan kewajiban Israel berdasarkan hukum internasional dan harus segera dibatalkan," tegas pernyataan itu lagi. Intinya jelas: penolakan terhadap segala bentuk aneksasi.

Latar belakangnya adalah keputusan Israel pekan lalu. Kabinet keamanannya menyetujui serangkaian langkah didorong para menteri sayap kanan untuk memperketat cengkeraman di Tepi Barat. Wilayah ini sebenarnya dikelola Otoritas Palestina berdasarkan kesepakatan Oslo yang sudah berumur puluhan tahun.

Belum habis kecaman untuk langkah itu, pemerintah Israel kembali membuat keputusan kontroversial pada hari Minggu. Mereka menyetujui proses pendaftaran tanah di Tepi Barat sebagai "milik negara". Langkah ini, tentu saja, langsung memicu gelombang kecaman internasional yang lebih besar.

Menanggapi hal itu, 85 negara tadi kembali menegaskan sikap. "Kami menegaskan kembali penolakan kami terhadap semua langkah yang bertujuan untuk mengubah komposisi demografis, karakter, dan status Wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967, termasuk Yerusalem Timur," lanjut pernyataan mereka.

Menurut mereka, langkah-langkah Israel itu bukan cuma melanggar hukum internasional. Tapi juga merusak upaya perdamaian yang sudah susah payah dibangun, bertentangan dengan rencana komprehensif yang ada, dan pada akhirnya membahayakan prospek perdamaian itu sendiri. Situasinya makin rumit, dan jalan ke meja perundingan terasa makin jauh.