Suasana di Bnei Brak mendadak ricuh Minggu lalu. Dua tentara perempuan Israel terpaksa berlari, dikejar-kejar oleh sekelompok lelaki dari komunitas Yahudi ultra-Ortodoks. Keributan ini akhirnya mereda setelah polisi antihuru-hara turun tangan. Akar masalahnya, menurut banyak analisis, berkutat pada aturan wajib militer yang kini hendak menjaring semua warga, termasuk kelompok yang selama puluhan tahun terbebaskan dari kewajiban itu.
Video yang beredar luas di media sosial cukup menggambarkan kepanikan saat itu. Tampak seragam tentara IDF melintas cepat di jalanan yang sudah berantakan sampah berserakan, tempat sampah terbalik. Di momen yang sama, aparat kepolisian berusaha membentuk barikade untuk melindungi mereka. Hasilnya? Lebih dari 20 orang dilaporkan ditangkap usai kericuhan itu.
Rupanya, tentara-tentara itu berada di Bnei Brak dalam rangka menjalankan tugas wajib militernya. Nah, di sinilah sumber kemarahan muncul. Kelompok ultra-Ortodoks selama ini menikmati pengecualian, tapi pemerintah Netanyahu berencana mengubah aturan main. Wajar saja kalau sebagian dari mereka geram.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu langsung bersuara keras. Dia mengecam peristiwa itu, menyebutnya sebagai hal yang “tidak dapat diterima”.
“Mereka yang protes ini adalah minoritas ekstrem yang tidak mewakili seluruh komunitas Haredi [ultra-Ortodoks],” tudingnya di platform X.
Netanyahu menegaskan, “Kami tidak akan membiarkan anarki, dan tidak akan mentolerir kerusakan apa pun terhadap anggota IDF dan pasukan keamanan yang menjalankan tugas mereka dengan dedikasi dan keteguhan hati.”
Tak cuma politisi, pemimpin agama Yahudi pun ikut mengutuk tindakan kasar terhadap tentara perempuan itu.
Di lapangan, situasinya sungguh panas. Polisi terpaksa melemparkan granat untuk membubarkan massa yang mengamuk. Total 23 orang diamankan. Tiga polisi mengalami luka-luka, beberapa kendaraan dinas rusak parah bahkan ada mobil patroli yang terbalik dan sepeda motor yang dibakar. Menurut laporan stasiun TV Israel Kan, bentrokan pecah ketika para tentara perempuan itu sedang dalam kunjungan resmi ke rumah rekan mereka.
Isu wajib militer ini memang seperti bara dalam sekam. Memanas luar biasa pasca konflik Gaza Oktober tahun lalu. Pemerintah saat ini sedang menggodok RUU yang akan mewajibkan pemuda ultra-Ortodoks untuk ikut wajib militer, kecuali mereka yang benar-benar fokus pada studi agama penuh waktu.
Padahal, sejak 1948, siswa yeshiva selalu dibebaskan dari tugas ini. Tapi lebih dari sepuluh tahun silam, Mahkamah Agung Israel sudah menyatakan pembebasan itu inkonstitusional. Keputusan pengadilan akhirnya menghentikan pengecualian itu secara resmi, memaksa pemerintah untuk mulai melakukan penarikan.
Yang jadi persoalan, populasi mereka terus membengkak. Dalam tujuh dekade terakhir, jumlah komunitas ultra-Ortodoks melonjak lebih dari dua kali lipat dan sekarang menyumbang sekitar 14% dari total penduduk Israel. Tekanannya semakin terasa. Belum lama ini, bahkan terjadi protes massal anti-wajib militer terbesar yang melibatkan ratusan ribu orang. Semuanya menandakan bahwa jalan menuju aturan yang lebih setara ini masih panjang dan berliku.
Artikel Terkait
Harga Suzuki Ertiga Hybrid Bekas Mulai Rp 174 Juta, Ini Kisaran dan Tipsnya
Sidang Isbat Tentukan Awal Ramadan 2026, Potensi Selisih dengan Muhammadiyah
BTS Telkomsel Akhirnya Hadir, Akhiri Isolasi Digital di Nagari Garabak Data
RUU KKS Dikhawatirkan Jadi Alat Represi Baru di Ruang Digital