Tapi, IMF juga memberi catatan. Strateginya harus bertahap. Mereka merumuskan, lonjakan pendanaan di awal sebaiknya dibiayai lewat defisit anggaran. Biarkan dulu proyek-proyek itu berjalan, menggerakkan ekonomi. Baru setelah roda ekonomi berputar lebih kencang, penarikan pajak penghasilan tenaga kerja dinaikkan perlahan-lahan.
Logikanya sederhana: menunda beban pajak di fase awal agar tidak justru mencekik pertumbuhan yang sedang berusaha lepas landas. Dengan manuver seperti ini, defisit fiskal diharapkan bisa tetap terjaga di bawah 3%. Apalagi kalau melihat baseline defisit APBN 2024 yang berada di level 2,3% dari PDB.
Di sisi lain, IMF menekankan bahwa semua ini akan lebih efektif jika dipadukan dengan reformasi struktural. Pertumbuhan ekonomi bisa terakselerasi lebih cepat, dan pada gilirannya penerimaan negara akan semakin kuat, yang otomatis menekan defisit.
“Peningkatan efisiensi akan membutuhkan penguatan praktik manajemen investasi publik di seluruh tingkat pemerintahan,” simpul laporan tersebut.
Artinya, seleksi proyek harus ketat, penilaian dampaknya jelas, dan pengawasannya tangkas. Tujuannya satu: meminimalkan risiko dan menghindari hambatan yang tidak perlu. Visi 2045 memang gemilang, tapi langkah kaki menuju sana harus diatur dengan cermat.
Artikel Terkait
Kondisi Psikologis Korban Penyiraman Air Keras dari KontraS Dilaporkan Stabil
Polisi Tangkap Pengedar 100 Vape Berisi Narkoba Etomidate di Tanjung Priok
Kolaborasi Swasta-Pemerintah Turunkan Angka Stunting di Maluku Utara
Mobil Program Makan Bergizi NTB Diduga Disalahgunakan untuk Jemput Penumpang dan Wisata