Menteri PAN-RB: IKN Momentum Bangun Birokrasi Digital dan Terintegrasi

MURIANETWORK.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar relokasi fisik pusat pemerintahan. Dalam pandangannya, momentum bersejarah ini merupakan peluang emas untuk membentuk ulang fondasi birokrasi Indonesia menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih lincah, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan publik yang unggul.

Membangun Fondasi Peradaban Baru

Pernyataan ini disampaikan Rini saat memberikan kuliah umum kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Otorita IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (13/2/2026). Ia menekankan bahwa kualitas birokrasi di IKN akan menjadi penanda wajah peradaban baru Indonesia. Visi ini selaras dengan pesan Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai pentingnya kekuatan fondasional sebuah bangsa.

“Dalam konteks IKN, pesan tersebut menjadi sangat relevan. IKN bukan sekadar memindahkan pusat pemerintahan. IKN adalah kesempatan untuk merancang ulang cara negara bekerja, mengambil keputusan, dan melayani masyarakat,” tutur Rini dalam keterangan resminya, Sabtu (14/2/2026).

Konsep Smart Governance sebagai Jantung IKN

Lebih dari sekadar gedung perkantoran, IKN dirancang untuk mewujudkan konsep smart governance. Rini menjelaskan, inti dari konsep ini adalah membangun pemerintahan yang lebih terintegrasi dan kolaboratif, meninggalkan pola kerja sektoral yang selama ini kerap menghambat.

“Melalui layanan berbagi pakai, baik shared office maupun shared system, kita mendorong efisiensi, kolaborasi, dan percepatan pengambilan keputusan. Dengan demikian, fasilitas pendukung terkelola bersama, sistem digital terintegrasi, dan pola kerja bergerak menuju agile government,” paparnya.

Pengalaman berbagai negara, menurut Rini, telah membuktikan bahwa integrasi kawasan dan layanan digital terpadu adalah kunci efektivitas. IKN memberikan keuntungan strategis karena dapat menerapkan prinsip ini sejak awal pembangunan.

“Di IKN, kita memiliki kesempatan untuk menerapkannya sejak awal, bukan sebagai perbaikan, tetapi sebagai desain dasar. Inilah fondasi smart governance di IKN: terintegrasi, kolaboratif, dan berorientasi hasil,” jelasnya.

Menjawab Tantangan Era Disrupsi dengan SDM Unggul

Rini juga mengingatkan bahwa IKN dibangun di tengah gelombang disrupsi teknologi yang masif, didorong oleh digitalisasi dan kecerdasan buatan. Dalam kondisi seperti ini, tuntutan terhadap kecepatan dan responsivitas pelayanan publik semakin tinggi.

“Pemerintah tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Oleh karena itu, IKN tidak bisa dibangun dengan cara berpikir birokrasi konvensional. ASN IKN harus menjadi birokrasi digital-native pertama di Indonesia, yang adaptif dan siap memimpin perubahan,” tegasnya.

Oleh karena itu, fokus utama harus diletakkan pada pembangunan sumber daya manusia. Kota yang cerdas, menurut Rini, hanya dapat diwujudkan oleh aparatur yang memiliki kapasitas dan mindset yang terus berkembang.

“Jika IKN lahir di era disrupsi, maka jawabannya jelas. IKN harus dimulai dari manusianya. Kota yang cerdas hanya bisa dibangun oleh aparatur yang terus belajar dan berkembang. Karena itu, kita perlu menetapkan standar kompetensi digital ASN IKN yang jelas dan terukur, disertai asesmen serta pemetaan yang terintegrasi dalam sistem nasional,” pungkas Menteri Rini.