Pemerintah Catat Swasembada Beras dan Tekan Impor Solar pada 2025

MURIANETWORK.COM - Pemerintah Indonesia mencatat dua prestasi strategis di sektor pangan dan energi pada 2025, yang menjadi fondasi untuk target swasembada yang lebih luas. Capaian swasembada beras dan penurunan impor solar menandai langkah awal yang konkret dari janji besar yang diutarakan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya. Meski tantangan ke depan masih berat, terutama untuk mengurangi ketergantungan impor minyak mentah, langkah-langkah kebijakan yang diambil menunjukkan arah yang jelas.

Prestasi Awal: Swasembada Beras dan Tekanan Impor

Di sektor pangan, kerja keras selama setahun terakhir membuahkan hasil yang patut dicatat. Sepanjang 2025, Indonesia berhasil tidak mengimpor satu butir pun beras, mengulangi kesuksesan terakhir yang terjadi pada 2008 dan 1984. Capaian ini menjadi modal penting untuk target yang lebih ambisius: mencapai status swasembada untuk semua komoditas pangan dalam tiga tahun ke depan. Meski target tersebut sangat berat, keberhasilan di komoditas beras memberikan bukti bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang mustahil.

Pola serupa mulai terlihat di sektor energi, meski dengan tantangan yang berbeda. Selama lebih dari dua dekade, Indonesia telah menjadi importir bersih minyak bumi, sebuah kondisi yang membuat negara sangat bergantung pada fluktuasi harga dan kebijakan negara pengekspor. Ketergantungan ini bahkan kerap disebut oleh Presiden sebagai wilayah yang diwarnai praktik mafia.

Peta Ketergantungan Energi dan Langkah Strategis

Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menggarisbawahi masalah ini. Produksi minyak bumi dalam negeri saat ini hanya berkisar 600.000 barel per hari, sementara kebutuhan nasional mencapai 1,6 juta barel. Artinya, sekitar dua pertiga kebutuhan masih harus dipenuhi dari impor.

Namun, di balik tantangan tersebut, ada kabar baik yang menjadi titik terang. Untuk gas bumi, produksi dalam negeri pada 2025 masih mampu memenuhi konsumsi, sehingga tidak diperlukan impor. Selain itu, pemerintah secara agresif mulai menekan ketergantungan pada impor solar, dengan rencana penghentian bertahap yang dimulai tahun ini.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan gamblang menyoroti dampak kebijakan ini terhadap para importir.

"Banyak importir yang bakal sakit gigi," ujarnya.

Pernyataan itu cukup beralasan, mengingat hampir separuh dari kebutuhan solar nasional yang mencapai 38-39 juta kiloliter per tahun masih dipasok dari luar negeri.

Strategi Jangka Panjang: Hilirisasi dan Bioenergi

Sebaliknya, pengurangan impor solar justru meredakan "sakit gigi" pemerintah. Strategi jangka panjang difokuskan pada pemasifan proyek bioenergi, dengan kelapa sawit sebagai tulang punggung utamanya. Limbah sawit akan diolah menjadi energi terbarukan, didukung oleh percepatan perluasan lahan.

Peta jalan hilirisasi sawit terlihat cukup ambisius. Program biodiesel B40 yang sedang berjalan rencananya akan ditingkatkan menjadi B50. Pendekatan serupa juga diterapkan di sektor tambang dan mineral, di mana hilirisasi diprioritaskan untuk menciptakan nilai tambah yang signifikan dari sumber daya alam.

Kesejahteraan Rakyat sebagai Tolok Ukur Utama

Namun, di balik segala proyek besar untuk kemandirian energi ini, para pengamat mengingatkan agar kesejahteraan rakyat tidak terlupakan. Kemanfaatan langsung bagi masyarakat harus menjadi tujuan utama, bukan sekadar efek samping. Untungnya, transisi energi berpotensi menciptakan efek berganda yang luas.

Sebagai contoh, laporan dari Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) memperkirakan bahwa program B40 saja pada 2025 mampu melibatkan sekitar 1,9 juta tenaga kerja dari hulu hingga hilir. Ini menunjukkan bahwa kemajuan di sektor energi bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan usaha lokal, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dengan demikian, kemandirian energi bukan sekadar soal angka produksi dan impor. Ia adalah tentang membangun ketahanan nasional dan mendorong kesejahteraan. Pencapaian itu mungkin diraih asalkan didukung oleh kemauan politik yang kuat, strategi yang terukur, dan komitmen untuk membersihkan sektor ini dari segala bentuk praktik yang tidak sehat.