Gending Raja Manggala dan Jaga Warga: Ketika Yogyakarta Pilih Empati Ketimbang Represi

Yogyakarta bukan sekadar kota. Ia punya cara sendiri dalam menjaga ketenteraman. Di hadapan sekitar seribu anggota Jaga Warga dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan tegas menyatakan bahwa keamanan harus dibangun lewat empati, dialog, dan pelibatan aktif masyarakat. Acara Apel Srawung Agung Jaga Warga yang digelar di Mapolda DIY, Jumat (21/11) itu, menjadi panggung bagi pesan penting tersebut.

Bagi Sultan, konsep keamanan ala Yogyakarta punya akar yang dalam. Masyarakat Jawa, katanya, sejak lama menempatkan keteraturan dan ketenteraman sebagai fondasi hidup bersama. “Sudah menjadi ‘kawruh’ yang mengakar, bahwa masyarakat Jawa, menempatkan tatanan sosial ideal, pada satu falsafah: ‘Tata, Tentrem, Kerta, Raharja,’” ujar Sultan.

Ia melihat Jaga Warga bukan sekadar satuan pengaman. Lebih dari itu, mereka adalah instrumen budaya yang menjaga nilai-nilai luhur itu dalam konteks kekinian. Peran mereka justru memperkuat kohesi sosial dan menjadi jembatan dialog bukan alat represif.

“Di sinilah Jaga Warga menemukan peran strategisnya,” tegasnya. “Ia menjadi jembatan budaya, agar proses penegakan keamanan tidak serta-merta bertumpu pada tindakan represif, tetapi selalu dimulai dari kohesi, dialog, dan kebijaksanaan.”

Gema Gending Raja Manggala di Tengah Demonstrasi Ricuh

Sebagai bukti, Sultan menyinggung peristiwa demonstrasi di Mapolda DIY akhir Agustus lalu. Saat itu, situasi sempat memanas. Tapi alih-alih menanggapi dengan kekerasan, yang terdengar justru alunan Gending Raja Manggala. Itu adalah simbol penghormatan kepada warga yang sedang menyuarakan aspirasi.

“Peristiwa demonstrasi 29–30 Agustus lalu, menjadi cermin yang amat jelas,” ujarnya. “Jogja, berhasil melewati masa genting itu, tanpa tindakan represif, melainkan dengan dialog, pendekatan kultural, dan sinergi antara Polri dan Jaga Warga.”

Gending itu, lanjut Sultan, bukan sekadar musik. “Gema Gending Raja Manggala, yang mengalun saat itu, adalah sebuah penanda, bahwa di tengah kegelisahan, kita tetap menghormati para demonstran, sebagai warga yang menyuarakan harapan.”

Ia yakin, ketenteraman akan terpelihara jika Polri dan masyarakat menjalankan perannya dengan penuh ketepatan dan ketulusan. “Akhirnya, bila Polri bekerja dengan ‘tata, titi, tatas, titis’, dan Jaga Warga melangkah dengan ‘tanggap, tangguh, tuntas’, maka Yogyakarta akan senantiasa berada pada suasana ‘titi tentrem, karta raharja’,” tuturnya.

Kapolri: Utamakan Musyawarah sebelum Hukum

Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi pendekatan yang digaungkan Sultan. Menurutnya, sinergi antara Polri dan Jaga Warga adalah kunci stabilitas sosial di DIY. Ia menekankan, penyelesaian masalah lewat musyawarah dan kearifan lokal harus didahulukan sebelum penegakan hukum formal.

“Jadi ini tentunya menjadi satu kekuatan bersama, untuk bersama-sama menjaga DIY, menjaga keteraturan sosial dan dengan melakukan pendekatan, dengan menyelesaikan segala permasalahan dengan kearifan lokal, dengan musyawarah,” ujar Sigit.

“Sebelum kita melakukan hal-hal yang diatur dalam hukum positif, saya kira ini sangat baik dan sangat bermanfaat,” sambungnya.

Ia berharap nilai-nilai yang digelorakan Sultan bisa terus menjadi pedoman. Bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan Yogyakarta. “Dan kita harapkan ke depan, harapan kita bersama untuk mewujudkan masyarakat yang aman, sejahtera, seperti yang disampaikan oleh Ngarsa Dalem,” pungkasnya.