Arab Saudi Tinjau Ulang Vision 2030, Skala Proyek Raksasa Dipangkas

Arab Saudi sedang melakukan peninjauan ulang terhadap Vision 2030. Agenda besar yang dicanangkan pada 2016 ini, yang bertujuan mendiversifikasi ekonomi, kini tampaknya akan mengalami perubahan arah. Menariknya, Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang saat itu masih menjabat sebagai wakil putra mahkota dan menteri pertahanan dulu memperkenalkan paket reformasi senilai fantastis, sekitar 2 triliun dolar AS. Tujuannya jelas: lepas dari ketergantungan pada minyak dan mentransformasi wajah ekonomi serta masyarakat kerajaan.

Selama beberapa tahun terakhir, upaya itu memang terlihat. Riyadh mengarahkan perekonomian negara pengekspor minyak terbesar dunia itu ke sektor teknologi, pariwisata, dan energi hijau. Mereka juga gencar membangun proyek-proyek raksasa yang diharapkan bisa mengubah citra negara, memberdayakan sektor swasta, dan mendorong modernisasi sosial termasuk memperluas hak perempuan.

Tapi pekan ini, kabar baru datang dari Menteri Keuangan Mohammed al-Jadaan. Dalam wawancaranya dengan Bloomberg, dia mengumumkan bahwa pemerintah sedang menyusun rencana lima tahun baru. Fokusnya? “Menggandakan perhatian pada pariwisata, manufaktur, logistik, dan energi,” katanya. Artinya, pendekatan lama direvisi. Beberapa proyek akan dikecilkan skalanya, ada yang justru diperluas, dan tak sedikit yang terpaksa ditunda.

Proyek Infrastruktur: Ada yang Dipangkas, Ada yang Ditangguhkan

Gejalanya sudah terlihat sejak awal tahun ini. Asian Winter Games 2029, misalnya, akhirnya dipindahkan ke Almaty, Kazakhstan bukan di resor ski Trojena yang masih dalam tahap pembangunan di kawasan NEOM. Proyek futuristik NEOM sendiri sudah dipangkas cakupannya. Rencana awal dua gedung pencakar langit paralel sepanjang 170 kilometer, yang tingginya disamakan dengan Empire State Building, kini cuma tersisa 2,4 kilometer.

Lalu ada The Mukaab. Gedung raksasa berbentuk kubus berukuran 400x400 meter yang rencananya jadi pusat distrik New Murabba di Riyadh itu, pembangunannya ditangguhkan akhir Januari lalu. Alasannya, pejabat masih meninjau ulang soal pendanaan dan kelayakannya.

Sebagai gantinya, Mohammed bin Salman pada Oktober 2025 mengumumkan proyek King Salman Gate. Kawasan baru di dekat Masjidil Haram di Mekkah ini nantinya akan menambah sekitar 900.000 ruang salat.

“Setiap proyek besar pada dasarnya akan melalui fase revisi dan penyesuaian,” ujar Alice Gower, Direktur Geopolitik dan Keamanan di Azure Strategy, firma konsultan asal London.

“Target Vision 2030 Arab Saudi sangat ambisius. Dan banyak proyek raksasanya, jujur saja, sejak awal bisa dibilang kurang realistis.”

Gower menambahkan, beban keuangan negara kian berat. Penyebabnya kombinasi antara harga minyak global yang rendah, belanja pemerintah yang tinggi, dan tekanan untuk menyediakan lapangan kerja bagi populasi muda yang terus bertambah.

Pendorong Perubahan: Peran Vital Dana Investasi Publik

Revisi agenda utama ini didorong kuat oleh Public Investment Fund (PIF), dana kekayaan negara senilai 925 miliar dolar AS yang menjadi investor kunci Vision 2030. Menurut laporan Reuters Oktober lalu, PIF mendesak agar fokus dialihkan dari proyek properti mahal ke sektor-sektor yang menjanjikan imbal balik lebih cepat.

Gubernur PIF, Yasir Al-Rumayyan, pada Januari 2025 menyebut bahwa dana tersebut akan berfokus pada enam “ekosistem” dalam lima tahun ke depan. Di antaranya pariwisata, pengembangan perkotaan, dan energi bersih.

“Fokus baru diarahkan pada proyek yang berorientasi internasional, seperti Piala Dunia 2034. Potensi keuntungannya bagi Arab Saudi cukup besar,” jelas Alice Gower.

“Bidang-bidang ini juga memberi peluang bagi audiens global untuk merasakan pengalaman Arab Saudi,” tambahnya.

Reformasi Vision 2030 juga jadi bahan rekomendasi dalam makalah kerja Dana Moneter Internasional (IMF) yang baru terbit. Laporan itu menekankan bahwa reformasi lanjutan diperlukan untuk menyesuaikan dengan prioritas baru, terutama yang selaras dengan aspirasi generasi muda.

Secara khusus, IMF menyoroti ketidakcocokan antara kebutuhan pasar tenaga kerja dan keterampilan yang tersedia. Sektor-sektor prioritas Vision 2030 dinilai belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja berpendidikan tinggi di negara tersebut.

Nah, ini yang jadi persoalan. Vision 2030 sudah berjalan hampir sepuluh tahun. Generasi muda Saudi tumbuh dengan janji reformasi, ambisi, dan pertumbuhan ekonomi yang digaungkan sejak awal.

“Pergeseran fokus Vision 2030 sebagai respons terhadap tantangan ekonomi ini bisa dibilang mengejutkan,” kata Gower. “Banyak orang sudah mengaitkan karier dan masa depan mereka dengan tujuan rencana pembangunan tersebut.”

Lanskap Politik: Otoritarianisme dan Represi yang Masih Kuat

Meski begitu, para pengamat meragukan akan ada kemarahan publik yang meluas menyusul penyesuaian prioritas ini. Alasannya sederhana: Arab Saudi punya catatan panjang dalam hal penindasan terhadap kritik. Dalam lima tahun terakhir, banyak orang dihukum puluhan tahun penjara hanya karena menyukai unggahan media sosial yang dianggap kritis. Eksekusi hukuman mati juga meningkat pada 2025.

Gower memperkirakan, aparat negara akan sangat sensitif terhadap tanda-tanda ketidakpuasan, baik di media sosial maupun ruang publik, terkait revisi agenda reformasi ini.

Julia Legner, Direktur Eksekutif lembaga pemantau HAM ALQST di London, punya pandangan keras.

“Inisiatif berskala besar yang bersifat top-down, digerakkan PIF dan dikendalikan ketat oleh Mohammed bin Salman, pada praktiknya mengecualikan sebagian besar masyarakat Arab Saudi,” ujarnya.

Isu Kesetaraan Gender: Jalan Masih Panjang

Pandangan serupa diungkapkan Ahmed Benchemsi dari Human Rights Watch.

“Di Arab Saudi, reformasi dan represi sama-sama diberlakukan dari atas, di bawah aturan otoriter yang ketat,” kata Benchemsi.

Di permukaan, perubahan yang terjadi mungkin terlihat sebagai kemajuan. Tapi kalau dicermati lebih dalam, realitasnya lebih suram.

Kesetaraan gender, misalnya, masih jauh dari kata tercapai. Meski ada peningkatan partisipasi perempuan di dunia kerja, hak-hak mendasar mereka masih sangat terbatas.