Mekeng Dorong Daerah Manfaatkan Obligasi dengan Syarat Ketat

Proyek Harus Produktif dan Transparan

Mekeng juga mengingatkan agar APBD tidak dijadikan jaminan langsung untuk obligasi. Itu berisiko. Alih-alih, proyek yang dibiayai harus yang produktif dan menghasilkan pendapatan seperti pembangunan pelabuhan. Hasilnya nanti bisa untuk bayar bunga dan pokok obligasi, sekaligus menambah PAD.

Di sisi lain, ia melihat ada nilai tambah dari penerbitan obligasi: transparansi. “Kalau uang publik sudah masuk lewat obligasi, kontrolnya keras sekali. Tidak bisa dibelokkan kiri-kanan. Ini salah satu cara mengurangi korupsi di daerah,” paparnya.

Ia mendorong agar pembahasan teknis diperdalam lewat forum atau pelatihan regional, yang mengupas akuntansi, rasio keuangan, hingga proyeksi arus kas.

Namun begitu, Mekeng mengingatkan agar politik jangan sampai mengganggu. “Politiknya jangan ribut melulu. Jangan ego partai masuk ke dalam urusan beginian. Ini sudah harus memikirkan bagaimana daerah maju dan membangun,” serunya.

Ia optimis. Cukup satu atau dua daerah pelopor yang sukses, daerah lain pasti akan tertarik ikut. “Ini proses. Tidak serta merta undang-undang terbit lalu semua langsung bisa,” katanya.

Investor, menurutnya, akan sangat detail menilai. Mereka akan tanya soal penggunaan dana, proyeksi arus kas, sampai sumber pembayaran utang. Karena itu, kesiapan teknis dan profesionalisme aparat mutlak diperlukan.

“Jangan pesimis. Kalau pesimis, kita tidak akan menang,” pungkas Mekeng. “Pertanyaannya, mau atau tidak memperbaiki sistem keuangan dan akuntabilitasnya?”