Menteri PANRB Tegaskan Reformasi Birokrasi sebagai Fondasi Negara Berintegritas

Di Jakarta, hari ini, Menteri PANRB Rini Widyantini berbicara tegas. Reformasi birokrasi, menurutnya, bukan sekadar program. Itu adalah fondasi terkuat untuk membangun negara yang berintegritas. Pernyataan itu ia sampaikan sebagai keynote speech dalam acara SAKIP dan Zona Integritas Award 2025.

“Reformasi birokrasi adalah fondasi terkuat untuk membangun negara yang lebih kuat dan berintegritas,” tegas Rini dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/2/2026).

“SAKIP menjadi dasar untuk memastikan perencanaan hingga program pemerintah benar-benar berdampak bagi masyarakat,” lanjutnya.

Menurut Rini, selama ini Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berperan penting. Ia menjadi semacam penjamin agar ada keterkaitan yang jelas antara rencana, pelaksanaan, dan dampak akhir yang dirasakan rakyat. Intinya, birokrasi yang direformasi adalah mesin penggerak tujuan pembangunan nasional.

Di sisi lain, Menteri Rini juga mengingatkan arahan Presiden. Katanya, sebuah peradaban hanya bisa bertahan jika didukung birokrasi yang unggul. Birokrasi macam ini akan memperkuat kapasitas negara, menjamin kebijakan berjalan konsisten dan adil, serta pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan publik.

“Sejalan dengan itu, Presiden juga menekankan bahwa birokrasi harus responsif dan melayani,” tutur Rini.

“Kebutuhan masyarakat harus menjadi pusat pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga keberhasilannya tidak hanya diukur dari efektivitas anggaran, tetapi juga dari kualitas layanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya.”

Kini, reformasi birokrasi sendiri sudah masuk babak baru: transformasi digital. Ini dianggap sebagai fondasi untuk tata kelola yang berpusat pada manusia. Digitalisasi layanan, baik untuk masyarakat umum maupun internal kepegawaian, terus digenjot. Tujuannya jelas: pelayanan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan inklusif. Upaya ini akan jadi fokus hingga 2029 nanti.

Dan hasilnya? Ternyata cukup menggembirakan. Capaian Indonesia mulai diakui, baik di tingkat global maupun nasional. Berbagai indikator tata kelola, seperti efektivitas pemerintahan dan perkembangan pemerintahan digital, menunjukkan tren perbaikan. Di dalam negeri, penguatan layanan publik salah satunya terlihat dari berkembangnya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memudahkan akses layanan terpadu.