Menteri PANRB Tegaskan Reformasi Birokrasi sebagai Fondasi Negara Berintegritas

Di Jakarta, hari ini, Menteri PANRB Rini Widyantini berbicara tegas. Reformasi birokrasi, menurutnya, bukan sekadar program. Itu adalah fondasi terkuat untuk membangun negara yang berintegritas. Pernyataan itu ia sampaikan sebagai keynote speech dalam acara SAKIP dan Zona Integritas Award 2025.

“Reformasi birokrasi adalah fondasi terkuat untuk membangun negara yang lebih kuat dan berintegritas,” tegas Rini dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/2/2026).

“SAKIP menjadi dasar untuk memastikan perencanaan hingga program pemerintah benar-benar berdampak bagi masyarakat,” lanjutnya.

Menurut Rini, selama ini Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berperan penting. Ia menjadi semacam penjamin agar ada keterkaitan yang jelas antara rencana, pelaksanaan, dan dampak akhir yang dirasakan rakyat. Intinya, birokrasi yang direformasi adalah mesin penggerak tujuan pembangunan nasional.

Di sisi lain, Menteri Rini juga mengingatkan arahan Presiden. Katanya, sebuah peradaban hanya bisa bertahan jika didukung birokrasi yang unggul. Birokrasi macam ini akan memperkuat kapasitas negara, menjamin kebijakan berjalan konsisten dan adil, serta pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan publik.

“Sejalan dengan itu, Presiden juga menekankan bahwa birokrasi harus responsif dan melayani,” tutur Rini.

“Kebutuhan masyarakat harus menjadi pusat pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga keberhasilannya tidak hanya diukur dari efektivitas anggaran, tetapi juga dari kualitas layanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya.”

Kini, reformasi birokrasi sendiri sudah masuk babak baru: transformasi digital. Ini dianggap sebagai fondasi untuk tata kelola yang berpusat pada manusia. Digitalisasi layanan, baik untuk masyarakat umum maupun internal kepegawaian, terus digenjot. Tujuannya jelas: pelayanan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan inklusif. Upaya ini akan jadi fokus hingga 2029 nanti.

Dan hasilnya? Ternyata cukup menggembirakan. Capaian Indonesia mulai diakui, baik di tingkat global maupun nasional. Berbagai indikator tata kelola, seperti efektivitas pemerintahan dan perkembangan pemerintahan digital, menunjukkan tren perbaikan. Di dalam negeri, penguatan layanan publik salah satunya terlihat dari berkembangnya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memudahkan akses layanan terpadu.

Data pun berbicara. Evaluasi SAKIP tahun 2025 menunjukkan peningkatan kinerja yang konsisten di semua level. Nilai SAKIP untuk kementerian/lembaga mencapai 73,61, pemerintah provinsi 69,05, dan pemerintah kabupaten/kota 64,89. Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Melalui SAKIP, setiap rupiah anggaran diupayakan bisa dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat nyata. Ini mencerminkan kesadaran baru akan akuntabilitas dan kolaborasi lintas sektor.

Terkait integritas, Rini menegaskan pentingnya Zona Integritas (ZI). Pendekatan ini dianggap sebagai cara membangun budaya kerja berintegritas, dimulai dari unit kerja sebagai contoh yang bisa ditularkan.

“Pada tahun 2025, sebanyak 297 instansi pemerintah berpartisipasi dalam pembangunan Zona Integritas, dan 133 unit kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” paparnya.

Ia menjelaskan, jika evaluasi SAKIP melihat level instansi, penilaian ZI justru fokus ke unit kerja. Di situlah titik awal perubahan dimulai, lewat peran agen-agen perubahan. Dan keduanya menunjukkan perkembangan yang positif.

Ke depan, Kementerian PANRB akan mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP). Tujuannya untuk memperkuat kolaborasi antar kementerian, lembaga, dan daerah dalam mendukung program prioritas presiden.

Di akhir sambutannya, Rini berharap para penerima penghargaan hari ini bisa menjaga konsistensi. Mereka diharapkan tetap berorientasi pada hasil dan dampak, serta menjadi teladan di instansinya masing-masing.

“Kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri,” tutupnya dengan nada tegas.

“Program prioritas nasional harus didukung secara kolaboratif dengan perencanaan yang berorientasi pada outcome.”