Studi UI: Krisis Selat Hormuz 2026 Berdampak Asimetris pada BUMN, Ada yang Tertekan Ada yang Diuntungkan

Gelombang krisis di Selat Hormuz pada 2026, menurut sebuah kajian, benar-benar menguji ketangguhan sejumlah Badan Usaha Milik Negara. Tapi dampaknya ternyata tidak merata. Ada yang terpukul, ada pula yang justru mendapat angin segar.

Studi dari BUMN Research Group (BRG) Lembaga Manajemen FEB Universitas Indonesia mengungkap hal itu. Managing Partner BRG, Toto Pranoto, menjelaskan temuan utamanya.

“Dampak gejolak geopolitik terhadap BUMN itu bersifat asimetris. Artinya, tidak semua perusahaan terdampak dengan cara yang sama,” kata Toto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu lalu.

Perusahaan yang paling tertekan adalah mereka yang bergantung pada impor energi, fluktuasi nilai tukar, dan bahan baku dari luar. Ambil contoh Pertamina. Beban impor minyaknya membengkak saat harga global melonjak. PLN juga mendapat tekanan ganda: kontrak pembelian listrik pakai dolar AS, sementara ada kesenjangan antara biaya produksi dan tarif jual.

Sektor transportasi pun tak luput. Garuda Indonesia, misalnya, langsung merasakan bobolnya anggaran operasional gara-gara harga avtur yang meroket.

“ASDP, BUMN Karya, Pupuk Indonesia, dan beberapa entitas lain juga merasakan tekanan. Jalurnya macam-macam, mulai dari kenaikan harga aspal dan bahan baku konstruksi sampai gangguan rantai pasok pupuk,” ujar Toto.

Namun begitu, di sisi lain, ada kelompok BUMN yang justru diuntungkan. Mereka umumnya bergerak di sektor komoditas ekspor. Perusahaan batu bara seperti Bukit Asam, misalnya, menikmati kenaikan harga energi global. Sektor kelapa sawit pun ikut bersorak, karena biodiesel berbasis CPO jadi lebih kompetitif saat harga minyak mahal. Mereka dapat semacam windfall atau keuntungan tak terduga.

Perusahaan tambang seperti Freeport Indonesia dan holding MIND ID juga diuntungkan oleh kenaikan harga mineral semacam tembaga dan emas.

Pola asimetris ini sebenarnya menunjukkan sesuatu. Portofolio BUMN yang dikelola Danantara punya potensi natural hedge. Keuntungan dari satu kelompok bisa membantu menopang kelompok lain yang sedang tertekan. Sayangnya, potensi indah ini belum bisa dioptimalkan. Menurut temuan BRG, mekanisme koordinasi di tingkat holding untuk mengalokasikan sumber daya secara lintas BUMN masih terbatas.

“Potensi natural hedge ini ada, tapi belum sepenuhnya terkelola. Mekanisme alokasi dan koordinasi lintas BUMN masih terbatas,” katanya menegaskan.

Kajian ini juga menyoroti beban yang mengintai APBN. Jika harga minyak dunia melonjak di atas 90 dolar AS sementara asumsi APBN 2026 hanya sekitar 70 dolar per barel beban subsidi dan kompensasi energi bisa membengkak drastis.

Sebagai langkah antisipasi, BRG memberi sepuluh rekomendasi yang dibagi dalam tiga kerangka waktu. Untuk jangka pendek (0-6 bulan), mereka menyarankan diversifikasi sumber pasokan minyak, menambah cadangan BBM darurat, mengembangkan lindung nilai harga, dan membentuk mekanisme alokasi sumber daya di Danantara.

Dalam jangka menengah (6-36 bulan), rekomendasinya lebih strategis: membangun cadangan minyak strategis, mereformasi mekanisme harga BBM agar lebih lincah, mempercepat proyek kilang dalam negeri, dan memperkuat manajemen risiko valuta asing di PLN.

Secara lintas sektor, studi ini mengusulkan ide besar: membentuk Commodity Stabilization Fund oleh Danantara. Fungsinya sebagai dana penyangga; menampung keuntungan saat harga komoditas tinggi dan digunakan saat krisis melanda. Mereka juga mendorong agar stress test terhadap portofolio BUMN dilakukan secara berkala.

“Penguatan koordinasi di tingkat holding dan instrumen stabilisasi itu kuncinya. Agar BUMN kita lebih tahan menghadapi gejolak geopolitik global,” pungkas Toto.