Pemerintah Evaluasi Data BPJS Usai Temukan 54 Juta Warga Miskin Belum Terdaftar

Purbaya menegaskan bahwa akar masalahnya terletak pada pelaksanaan di lapangan. "Masalahnya bukan di anggaran, tapi di operasional, manajemen, dan sosialisasi yang harus segera dibenahi," ujarnya.

Dampak Keributan dan Langkah Mitigasi

Lebih lanjut, Purbaya menyayangkan keributan yang timbul justru merugikan negara. Ia menilai, kegaduhan publik yang terjadi tidak sebanding karena anggaran yang dikeluarkan pemerintah tetap sama, namun menimbulkan gejolak sosial.

"Kalau membuat pengeluaran negara lebih kecil, saya dukung. Ribut sedikit tidak apa-apa. Tapi ini uangnya sama, ribut lagi, saya rugi banyak," tegasnya.

Merespon situasi ini, pemerintah dan DPR telah menyepakati langkah darurat. Sebanyak 11 juta peserta yang dinonaktifkan tersebut dijamin tetap dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis selama tiga bulan ke depan. Kebijakan transisi ini diberlakukan untuk memberikan ruang bagi proses verifikasi dan validasi data yang lebih teliti, guna memastikan bantuan tepat sasaran di masa mendatang.