MURIANETWORK.COM - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi kesiapan mengirimkan pasukan TNI dalam misi penjaga perdamaian di Gaza, Palestina. Kontingen tersebut akan berfokus pada misi kemanusiaan, bantuan rekonstruksi, dan upaya menjaga gencatan senjata, menunggu keputusan final dan proses koordinasi yang masih berlangsung.
Fokus pada Bantuan Kemanusiaan dan Rekonstruksi
Dalam keterangan persnya, juru bicara Kemlu menegaskan bahwa komitmen Indonesia di Gaza akan berporos pada aspek kemanusiaan. Hal ini sekaligus menjadi pedoman dan batasan dalam keterlibatan pasukan di lapangan.
“Kalau untuk keterlibatan Indonesia sudah dijelaskan bahwa lebih fokus pada humanitarian (kemanusiaan), bantuan rekonstruksi, sama untuk mendukung gencatan senjata,” jelas Vahd Nabyl Achmad Mulachela di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).
Meski persiapan tengah dilakukan, sejumlah detail operasional seperti waktu pemberangkatan dan jumlah personel belum dapat dipastikan. Pihaknya menyebut masih ada pembahasan mendalam untuk memastikan segala sesuatunya sesuai dengan prinsip yang dianut Indonesia.
“Kalau untuk proses persiapan, memang Indonesia melakukan persiapan tersebut. Mengenai timeline, ini belum ada yang definitif. Jumlah juga belum definitif,” ujarnya.
“Ya memang ada reservasi-reservasi dari kita untuk tidak terlibat dalam yang tidak sejalan dengan garis kita. Jadi itu yang saat ini memang pembahasannya berlangsung,” imbuhnya.
Kesiapan dan Penantian Arahan dari Mabes TNI
Di sisi lain, kesiapan teknis pasukan telah mulai digelar. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkapkan, TNI AD telah memulai penyiapan pasukan sambil menunggu arahan resmi mengenai kebutuhan dan spesifikasi personel dari markas besar TNI.
“Ya, itu kan masih terus berjalan ya. Jadi kan kami menunggu dari hasil koordinasi yang mengoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI. Mabes TNI nanti ke Mabes AD memerlukan pasukan personel yang berkarakter apa. Ini kami siapkan. Ya, begitu,” tutur Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2).
Mengenai skala pengiriman, KSAD menyebutkan angka yang beredar masih bersifat perkiraan awal. Keputusan final sangat bergantung pada hasil negosiasi dan koordinasi di tingkat pimpinan tertinggi TNI.
“Ya, bisa satu brigade, 5.000-8.000 mungkin. Tapi masih bernego semua, belum, belum pasti. Jadi enggak ada, belum ada kepastian angka sampai sekarang,” lanjutnya.
Mengandalkan Personel Berpengalaman
Sementara itu, dari lingkungan internal TNI, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menyoroti pentingnya pengalaman. Menurutnya, TNI akan mengerahkan personel yang telah memiliki rekam jejak dalam misi perdamaian internasional, serupa dengan pengalaman di UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon).
“Saya kira kita udah punya pengalaman ya, ada UNIFIL yang pernah ke sana, satuan-satuan yang pernah dikirim ke sana, inilah nanti yang akan kita rekrut,” kata Tandyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2).
Langkah ini menunjukkan pendekatan kehati-hatian dengan mengedepankan profesionalisme dan kesiapan lapangan yang matang. Keputusan akhir, sebagaimana diisyaratkan, masih menunggu lampu hijau dari Presiden selaku Panglima Tertinggi.
Artikel Terkait
Trump Ancam Tunda Pembukaan Jembatan Internasional Gordie Howe
Tokoh Madura Desak Pemerintah Tetapkan KEK Tembakau untuk Atasi Ketimpangan
Unpad Buka Magister PJJ Ekonomi Pertanian dan Ilmu Peternakan untuk Dukung Ketahanan Pangan
Menteri ATR Pastikan Sertifikat Warga Transmigran di Kotabaru Dikembalikan