Wali Kota Tangerang Luncurkan Pekan Panutan Pajak, ASN Ditarget Bayar PBB Minimal Rp 1 Miliar

Senin pagi di Tangerang, suasana di pusat pemerintahan kota tampak sedikit berbeda. Bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional 2026, Wali Kota Sachrudin justru mengangkat isu yang seringkali dianggap 'tidak populer': pajak. Ia secara resmi meluncurkan Pekan Panutan Pajak bagi seluruh ASN di wilayahnya. Agenda ini bukan sekadar seremoni. Intinya, Pemkot Tangerang ingin para aparaturnya jadi contoh nyata bagi masyarakat dalam hal taat bayar pajak, khususnya PBB.

Sachrudin tak hanya berpesan. Di hadapan para stafnya, ia langsung mempraktikkan dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunannya sendiri, dan itu dilakukan secara digital lewat aplikasi Tangerang LIVE. "ASN harus jadi panutan, sekaligus motivator buat masyarakat," tegasnya.

"Saya sendiri memulainya hari ini. Ayo Bang Baja, Bangga Bayar Pajak," ajak Sachrudin, memberi semangat.

Nah, untuk mendorong partisipasi ini, pemerintah daerah ternyata sudah menyiapkan sejumlah insentif. Menurut penjelasan Sachrudin, ada program relaksasi yang sedang berjalan. Intinya, wajib pajak bisa terbebas dari denda administrasi dan juga mendapat diskon untuk PBB-P2 serta BPHTB. Kebijakan ini, katanya, bentuk nyata keberpihakan pemerintah.

"Dana pajak akan kami gunakan dengan transparan dan bertanggung jawab. Tujuannya jelas, untuk kesejahteraan rakyat Tangerang," jelas Wali Kota.

Di sisi lain, momentum Hari Pers Nasional juga tak luput dari perhatian. Sachrudin menyempatkan diri menyampaikan ucapan selamat kepada para insan media. Ia melihat peran pers sangat strategis, bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam mengedukasi publik. Terutama soal pentingnya kontribusi pajak untuk pembangunan.

"Kolaborasi kita kunci utamanya. Informasi yang objektif dari pers bisa membangun pemahaman dan dukungan masyarakat," ujarnya.

Lantas, seperti apa teknis pelaksanaan Pekan Panutan Pajak ini? Kiki Wibhawa, Kepala Bapenda Kota Tangerang, membeberkan detailnya. Kegiatan yang digelar dari 9 hingga 11 Februari 2026 itu punya target cukup ambisius: partisipasi aktif seluruh ASN dan realisasi pembayaran minimal Rp 1 miliar.

Pusat kegiatannya di Puspem, tapi juga merambah ke 13 kecamatan. Yang memudahkan, berbagai kanal pembayaran digital telah disiapkan. Jadi, ASN maupun masyarakat tak punya alasan lagi untuk menunda-nunda.