Analis Soroti Potensi Agenda Asing di Balik Pemberitaan Tempo Soal Sjafrie dan Dasco

MURIANETWORK.COM - Majalah Tempo baru-baru ini memicu perdebatan dengan pemberitaan yang menyoroti dinamika antara dua figur penting di lingkaran dalam pemerintahan, Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad. Artikel tersebut menggambarkan adanya ketegangan di sektor keuangan, termasuk peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bagi sejumlah pengamat, framing berita ini dianggap bukan sekadar pelaporan biasa, melainkan sebuah narasi yang berpotensi memecah belah di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas nasional.

Membaca Narasi di Balik Pemberitaan

Dalam dunia politik dan media, isu-isu tertentu kerap muncul bukan tanpa konteks. Sejarah menunjukkan bahwa media dapat menjadi instrumen dalam peperangan asimetris, di mana pengaruh tidak lagi datang secara konvensional. Intervensi sering kali dikemas dalam program-program yang terdengar mulia, seperti penguatan demokrasi atau masyarakat sipil, namun membawa agenda terselubung.

Dalam konteks ini, perhatian dialihkan kepada pola pendanaan media. Misalnya, anak usaha digital Tempo, PT Info Media Digital (IMD), diketahui pernah menerima suntikan dana dari Media Development Investment Fund (MDIF). Meski dinyatakan sebagai modal kerja, transaksi semacam ini dalam geopolitik kerap menimbulkan pertanyaan tentang kemandirian narasi.

MDIF, yang memiliki keterkaitan historis dengan filantropi George Soros, aktif di banyak negara pasca-otoritarian. Tujuannya sering diklaim untuk mendukung kebebasan pers.

Namun, di balik agenda yang terlihat etis, terdapat kekhawatiran bahwa pendekatan ini dapat secara halus mengarahkan opini publik untuk selalu skeptis terhadap pemerintah. Prestasi bisa dikerdilkan, sementara friksi internal dibesar-besarkan hingga terlihat sebagai krisis.

Pendanaan Asing sebagai Instrumen Pengaruh

Untuk memahami kompleksitas masalah pendanaan asing, kita dapat menengok pemikiran almarhum Colin Powell, mantan Menteri Luar Negeri AS. Powell, yang berlatar belakang militer, memahami betul nilai strategis bantuan luar negeri.

Dia memandangnya sebagai bagian dari "Total Force Concept" untuk mempertahankan pengaruh.

Powell secara tegas menyatakan bahwa untuk mengontrol sebuah negara tanpa invasi militer, Anda harus mengontrol narasinya. Dana asing dapat digunakan untuk "melemahkan dari dalam" negara-negara yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan tertentu.

Jika ada pemerintahan yang mulai menunjukkan kemandirian kebijakan, seperti fokus pada swasembada dan hilirisasi industri, maka berbagai instrumen, termasuk pemberitaan media, dapat diaktifkan untuk menciptakan kegaduhan domestik. Dinamika yang dilaporkan antara dua tokoh kunci pemerintahan ini patut dilihat dalam kerangka yang lebih luas tersebut.

Mekanisme Infiltrasi dalam Ruang Redaksi

Operasi pengaruh ini sering kali berjalan sangat halus. Lembaga donor bisa menyediakan bahan mentah berupa data atau issue brief yang sudah terkurasi kepada mitra medianya. Redaksi kemudian menerima paket isu yang siap dieksekusi, selaras dengan visi program donor, alih-alih menggali isu secara organik dari lapangan.

Ketika sebuah media memilih secara konsisten membingkai konflik internal dan mengabaikan capaian pembangunan, ia berisiko berfungsi sebagai proxy. Tujuannya adalah menciptakan kabut asap agar publik tidak melihat kemajuan yang dicapai, sambil memperkuat persepsi tentang ketidakstabilan.

Secara moral, praktik semacam ini menimbulkan dilema besar. Media idealnya menjadi penjaga kepentingan publik, bukan pemburu yang melayani agenda pihak eksternal.

Mengapa Dua Tokoh Ini Menjadi Sorotan?

Pemilihan Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad sebagai subyek pemberitaan tampaknya sangat taktis. Keduanya dikenal sebagai figur yang memiliki loyalitas tinggi dan kemampuan eksekusi kuat dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi pemerintahan. Membenturkan dua pilar seperti ini dapat menjadi cara efektif untuk mengganggu kohesi dan komunikasi di dalam kabinet.

Jika dua tokoh kunci ini terlihat retak, pondasi pemerintahan dapat dianggap goyah, terutama dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Media yang melakukannya mungkin bersembunyi di balik jubah independensi, namun pemilihan angle, framing, dan timing pemberitaan dapat mengungkap niat yang lebih dalam daripada sekadar pelaporan fakta.

Menjaga Kedaulatan Narasi Bangsa

Di era digital, informasi adalah senjata yang ampuh. Jika saluran media, meski secara kepemilikan domestik, mendapat pasokan "peluru" naratif dari kepentingan asing melalui skema pendanaan tertentu, maka arahnya bisa melenceng dari kepentingan nasional.

Sebagai bangsa, kemampuan membedakan antara kritik yang konstruktif dan operasi pecah belah yang terselubung adalah hal yang krusial. Narasi adu domba yang muncul terhadap figur-figur inti pemerintah bisa menjadi sinyal bahwa stabilitas Indonesia justru membuat pihak-pihak tertentu tidak nyaman.

Pertanyaan reflektif pun mengemuka: sejauh mana independensi editorial benar-benar dijaga dari silau kepentingan pendanaan? Kewaspadaan terhadap kompleksitas ini bukan berarti menutup diri dari kerja sama global, tetapi merupakan harga mati untuk menjaga kedaulatan narasi dan stabilitas bangsa yang sedang berbenah.

Dr. Eko Wahyuanto, Pengamat Kebijakan Publik