Menteri PANRB Tegaskan Reformasi Birokrasi Harus Berujung pada Pelayanan yang Responsif

MURIANETWORK.COM - Keberhasilan reformasi birokrasi harus terlihat nyata dalam pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam sebuah forum akademik di Surakarta, Senin (9/2/2026). Menurutnya, mewujudkan birokrasi yang responsif memerlukan komitmen dan kolaborasi menyeluruh dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat.

Reformasi Birokrasi Sebagai Fondasi Bangsa

Dalam paparannya di Seminar Nasional dan Rakernas Indonesian Association for Public Administration (IAPA) di Universitas Sebelas Maret (UNS), Rini Widyantini menekankan bahwa reformasi birokrasi jauh melampaui agenda administratif belaka. Ia menyebutnya sebagai fondasi kekuatan bangsa untuk memastikan Indonesia yang berdaulat dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran komunitas ilmu pengetahuan, termasuk IAPA, dinilai sangat strategis.

“Bapak Presiden juga menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus menghasilkan birokrasi yang responsif dan melayani rakyat,” jelas Rini. “Birokrasi dituntut untuk cepat menyesuaikan diri, tanggap terhadap perubahan, dan tidak lagi mempersulit urusan masyarakat.”

Keterlibatan aktif akademisi, melalui masukan berbasis riset dan pengawasan kebijakan, menjadi prasyarat penting agar tata kelola kolaboratif dalam reformasi ini dapat berjalan efektif. Rini berharap IAPA terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam pengembangan ilmu administrasi publik.

Peran Strategis Akademisi dalam Transformasi

Lebih rinci, Rini memaparkan lima peran konkret yang dapat dijalankan oleh para akademisi untuk mendorong transformasi birokrasi. Pertama, sebagai produsen pengetahuan yang menghasilkan riset berbasis bukti. Kedua, sebagai think tank kebijakan yang memberikan analisis kritis dan rekomendasi yang objektif.

Ketiga, sebagai pembangun sumber daya manusia untuk mencetak aparatur masa depan yang adaptif dan berintegritas. Keempat, sebagai laboratorium inovasi untuk menguji coba digitalisasi layanan publik. Kelima, melalui fungsi kontrol sosial, untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas.

“Masa depan tata kelola ditentukan oleh kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor dalam ekosistem yang terbuka, terhubung, dan saling menguatkan,” ucapnya. “Karena itu, reformasi birokrasi harus diarahkan pada penguatan ekosistem kolaboratif sebagai fondasi utama penciptaan nilai publik.”

Tantangan Kompleks dan Pentingnya Perubahan Budaya

Dari sisi akademisi, Ketua Umum IAPA Khairul Muluk mengakui bahwa tantangan yang dihadapi administrasi publik saat ini semakin kompleks. Tuntutan masyarakat terus meningkat, sementara dunia berubah dengan cepat disertai berbagai disrupsi.

Menurutnya, tantangan kini tidak lagi bersifat teknis semata, tetapi juga menyangkut koordinasi kebijakan lintas sektor dan keinginan masyarakat untuk tidak hanya dilayani, tetapi juga didengar dan dilibatkan.

“Yang tersulit dalam reformasi birokrasi bukan hanya struktur atau perilaku, tapi yang tersulit adalah budaya,” ungkap Khairul. “Budaya reformasi birokrasi akan semakin kuat jika ekosistem budaya kita lebih kuat.”

Di akhir paparannya, ia menegaskan komitmen IAPA untuk terus menjadi mitra pemerintah dan menjembatani dunia kampus dengan birokrasi. “Kampus dan birokrasi saling melengkapi, dan semoga kami bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara,” tutupnya.