BGN dan Pemprov DKI Jamin Pasokan Stabil untuk Program Makan Bergizi Gratis

MURIANETWORK.COM - Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi bersinergi untuk mengamankan rantai pasokan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nota kesepakatan ditandatangani di Balai Kota Jakarta, Senin (9/2/2026), sebagai upaya konkret menindaklanjuti arahan Presiden agar program ini berjalan stabil, termasuk dalam menjamin ketersediaan bahan pangan untuk puluhan ribu penerima manfaat.

Jaminan Stabilitas Pasokan dari Pengalaman BUMD

Merespons kekhawatiran publik soal potensi kelangkaan bahan pangan akibat skala program yang masif, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi. Keyakinannya bertumpu pada rekam jejak panjang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di ibu kota dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di pasar.

“Kami meyakini tidak akan membuat kelangkaan di lapangan karena memang BUMD di Jakarta sudah mempunyai pengalaman yang panjang dan luar biasa. Jumlah konsumsinya kan relatif tidak mengalami kenaikan yang banyak,” ungkap Pramono.

Kolaborasi ini, lanjutnya, justru memberikan keuntungan timbal balik. Di satu sisi, program MBG mendapatkan kepastian pasokan, sementara BUMD memperoleh kepastian pembelian dalam volume yang terukur. Mekanisme teknis pengadaan akan dijelaskan lebih rinci oleh BUMD terkait di kemudian hari.

Strategi Menjelang Hari Besar dan Peran Krusial BUMD

Sinergi ini juga dirancang untuk mengantisipasi dinamika pasar yang kerap terjadi pada momen-momen tertentu. BGN dan Pemprov DKI akan menyusun strategi pasokan khusus menyambut Ramadan dan hari raya keagamaan lainnya. Langkah ini mencakup pengendalian jenis komoditas yang dibeli untuk program MBG agar tidak bersaing secara langsung dengan kebutuhan pasar umum, sehingga stabilitas harga terjaga.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menggarisbawahi poin krusial dalam nota kesepahaman ini, yaitu pelibatan penuh BUMD DKI Jakarta. Peran mereka tidak hanya dalam hal logistik, tetapi juga mendukung aspek pembiayaan, seiring dengan pesatnya pertambahan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Dengan akan bertambahnya SPPG yang beroperasi di Jakarta, saya kira isu rantai pasok akan menjadi sangat menarik. Salah satu poin di dalam kesepahaman itu adalah bagaimana BUMD Jakarta, termasuk dari sisi pembiayaan, dapat terus menjamin pemenuhan rantai pasok untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis,” ujar Dadan.

Target Pembangunan SPPG dan Optimisme Pencapaian

Dadan memaparkan perkembangan pembangunan infrastruktur pendukung program. Target pembangunan SPPG di Jakarta mencapai 804 unit. Saat ini, sebanyak 475 unit telah beroperasi aktif, atau mencakup sekitar 60 persen dari target. Sementara itu, 566 unit lainnya sedang dalam tahap persiapan akhir.

Dengan dukungan infrastruktur kota yang sudah memadai, ia optimistis target tersebut dapat segera terpenuhi. “Dalam waktu yang tidak terlalu lama ini akan cepat selesai karena seluruh infrastruktur di Jakarta sangat mudah dijangkau dan bisa dilaksanakan sebaik-baiknya,” imbuhnya.

Kerja sama ini menandai fase baru dalam implementasi program strategis nasional, di mana koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah dianggap kunci untuk menciptakan keberlanjutan dan ketahanan sistem pangan di tingkat tapak.