Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan hal menarik. Ternyata, hampir 80 persen publik merasa puas dengan cara kerja Presiden Prabowo Subianto. Angka yang cukup tinggi, bukan?
Survei ini digelar pada pertengahan Januari 2026, tepatnya antara tanggal 15 hingga 21. Mereka mewawancarai 1.220 responden secara langsung, tatap muka. Soal metodologi, survei ini memakai teknik simple random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen tingkat kepercayaannya 95 persen. Untuk memastikan kualitas data, tim supervisor melakukan pengecekan ulang secara acak terhadap 20 persen sampel. Mereka mendatangi kembali para responden yang terpilih.
Dalam konferensi pers daring Minggu lalu, Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, memaparkan hasilnya.
"Secara umum, angka kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo dari Januari 2025 ke Januari 2026 tidak berubah drastis. Kalau kita jumlahkan yang 'sangat puas' dan 'cukup puas', angkanya mencapai 79,9%. Ini termasuk sangat tinggi untuk ukuran approval rating seorang presiden," jelas Burhanuddin.
Namun begitu, ada catatan di balik angka gemilang itu. Burhanuddin mengungkap, proporsi responden yang menyatakan sangat puas masih relatif kecil, hanya 13 persen. Sebagian besar, yakni 66,9%, masuk dalam kategori cukup puas.
"Kalau dilihat, yang bilang cukup puas memang masih dominan. Yang betul-betul sangat puas baru 13%. Artinya, basis dukungan yang sangat kuat ini masih perlu diperkuat lagi. Secara keseluruhan 79,9% itu lumayan, tapi pondasi dari pemilih yang sangat puas belum terlalu kokoh," tambahnya.
Berikut rincian lengkap hasil survei tersebut:
Sangat puas: 13%
Cukup puas: 66,9%
Kurang puas: 17,1%
Tidak puas sama sekali: 2,2%
Tidak tahu/Tidak jawab: 0,8%
Jadi, meski tingkat kepuasan secara umum tergolong fantastis, tampaknya masih ada ruang bagi pemerintah untuk mengubah rasa 'cukup puas' itu menjadi 'sangat puas'. Tantangan ke depan, ya, mungkin di situlah letaknya.
Artikel Terkait
Gerindra Sumbar Bagikan 65.000 Paket Sembako dan Soroti Anggaran Triliunan untuk Infrastruktur
Pemerintah Gelar Rakor Lintas Kementerian untuk Perkuat Moderasi Beragama
Megawati Terima Gelar Doktor Kehormatan di Universitas Saudi
Organisasi Pers Desak Perpres Platform Digital Ditingkatkan Jadi Undang-Undang