Pemerintah Gelar Rakor Lintas Kementerian untuk Perkuat Moderasi Beragama

Jakarta, Kamis lalu (5/2/2026), ruang rapat di ibu kota ramai oleh perwakilan berbagai kementerian dan lembaga negara. TNI dan Polri juga hadir. Agenda utamanya? Membahas langkah konkret penguatan moderasi beragama di tanah air.

Pertemuan ini digagas oleh Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM (BMBPSDM) Kementerian Agama, lewat forum yang disebut Rapat Koordinasi Sekretariat Bersama Moderasi Beragama. Intinya, mereka ingin menyelaraskan kebijakan, tolak ukur, dan program bersama untuk tahun 2026. Soal moderasi beragama, rupanya sudah jadi perhatian serius sejak lama. Sekretariat Bersama ini sendiri sebenarnya sudah diluncurkan Oktober 2024 silam, sebagai bentuk implementasi Perpres Nomor 58 Tahun 2023. Bersamaan dengan itu, muncul juga aplikasi pemantauan bernama API-MB.

Rakor dibuka langsung oleh Sekjen Kemenag, Kamaruddin Amin, yang mewakili Menag Nasaruddin Umar. Dalam sambutannya, Kamaruddin menekankan bahwa pondasi dari semua ini adalah dialog antar umat beragama dan pendalaman ajaran yang menekankan kedamaian.

“Narasi dan semangat untuk memperdalam serta menerapkan ajaran agama dalam praktik kehidupan bermasyarakat, perlu terus disuarakan,” tegas Kamaruddin.

“Ini diperlukan agar terbentuk kesadaran kolektif dalam membangun Indonesia yang rukun dan damai di tengah perbedaan.”

Menurutnya, Indonesia punya modal besar sebagai salah satu negara paling religius di dunia. Namun begitu, tantangannya adalah mengarahkan religiositas itu pada hal yang lebih substantif. Bagaimana nilai-nilai agama itu benar-benar hidup dan berdampak sosial dalam keseharian.

“Tugas Kementerian Agama dan Sekretariat Bersama adalah memastikan pesan beragama seperti ini dapat tersampaikan dengan baik,” sambungnya.

Kemenag sendiri disebutkan sedang mengembangkan sejumlah program strategis. Mulai dari ekoteologi, kurikulum berbasis cinta, hingga pemberdayaan ekonomi umat. Program-program ini dinilai sangat relevan dengan semangat moderasi beragama.

Di sisi lain, Kepala BMBPSDM Muhammad Ali Ramdhani mengingatkan bahwa ini adalah kebijakan strategis nasional. Artinya, tidak bisa hanya jadi tanggung jawab Kemenag sendiri.

“Penguatan moderasi beragama tidak dapat dijalankan oleh Kementerian Agama semata,” jelas Ramdhani. “Tetapi memerlukan keterlibatan aktif seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan.”

Ramdhani lalu memaparkan sejumlah capaian sepanjang 2025. Ada penguatan untuk calon dai di daerah 3T, pelatihan bagi guru madrasah, hingga pelatihan lintas kementerian yang diikuti ribuan peserta. Mereka juga gencar kampanye di wilayah lintas agama, mengembangkan pilot project untuk pimpinan sekolah, serta membangun Rumah Moderasi Beragama sebagai pusat kajian. Tak ketinggalan, penguatan di 1.000 kelurahan tersebar di berbagai daerah.

Namun, situasi terus berubah. Ramdhani menyadari adanya dinamika nasional dan lingkungan strategis yang baru, termasuk perkembangan isu sosial-keagamaan dan fokus program di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Oleh karena itu, diperlukan forum koordinasi yang mampu menyelaraskan kebijakan, instrumen pengukuran, serta perencanaan program lintas sektor agar sejalan dengan arah pembangunan nasional,” paparnya.

Itulah sebabnya rakor kali ini dihadiri oleh begitu banyak pihak. Mulai dari kementerian koordinator seperti Polhukam, Hukum dan HAM, Perekonomian, hingga Pemberdayaan Masyarakat hingga kementerian teknis seperti Kominfo, Bappenas, hingga Kemenparekraf. Bahkan, dari unsur penegak hukum dan pertahanan, Kejaksaan Agung, Polri, TNI, hingga BPJPH turut hadir.

Pada akhirnya, forum ini diharapkan bukan sekadar pertemuan seremonial. Melainkan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi semua pemangku kepentingan. Terutama dalam menyelaraskan indikator dan rencana program lintas sektor untuk moderasi beragama ke depannya.