Pemerintah Gelar Rakor Lintas Kementerian untuk Perkuat Moderasi Beragama

Jakarta, Kamis lalu (5/2/2026), ruang rapat di ibu kota ramai oleh perwakilan berbagai kementerian dan lembaga negara. TNI dan Polri juga hadir. Agenda utamanya? Membahas langkah konkret penguatan moderasi beragama di tanah air.

Pertemuan ini digagas oleh Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM (BMBPSDM) Kementerian Agama, lewat forum yang disebut Rapat Koordinasi Sekretariat Bersama Moderasi Beragama. Intinya, mereka ingin menyelaraskan kebijakan, tolak ukur, dan program bersama untuk tahun 2026. Soal moderasi beragama, rupanya sudah jadi perhatian serius sejak lama. Sekretariat Bersama ini sendiri sebenarnya sudah diluncurkan Oktober 2024 silam, sebagai bentuk implementasi Perpres Nomor 58 Tahun 2023. Bersamaan dengan itu, muncul juga aplikasi pemantauan bernama API-MB.

Rakor dibuka langsung oleh Sekjen Kemenag, Kamaruddin Amin, yang mewakili Menag Nasaruddin Umar. Dalam sambutannya, Kamaruddin menekankan bahwa pondasi dari semua ini adalah dialog antar umat beragama dan pendalaman ajaran yang menekankan kedamaian.

Menurutnya, Indonesia punya modal besar sebagai salah satu negara paling religius di dunia. Namun begitu, tantangannya adalah mengarahkan religiositas itu pada hal yang lebih substantif. Bagaimana nilai-nilai agama itu benar-benar hidup dan berdampak sosial dalam keseharian.

Kemenag sendiri disebutkan sedang mengembangkan sejumlah program strategis. Mulai dari ekoteologi, kurikulum berbasis cinta, hingga pemberdayaan ekonomi umat. Program-program ini dinilai sangat relevan dengan semangat moderasi beragama.