Mensos: Digitalisasi Bansos Turunkan Kesalahan Data dari 77% ke 28%

Menteri Sosial juga bersikap realistis. Ia mengakui bahwa akurasi data 100 persen hampir mustahil dicapai mengingat dinamika sosial masyarakat yang terus bergerak. Peristiwa seperti kelahiran, kematian, migrasi, dan fluktuasi ekonomi suatu keluarga merupakan tantangan tersendiri dalam menjaga data tetap mutakhir.

Oleh karena itu, peran aktif pemerintah di tingkat paling dasar menjadi kunci. Gus Ipul menekankan pentingnya keterlibatan RT/RW, kepala desa, lurah, hingga camat dalam melakukan pembaruan data secara berkelanjutan. Keterlambatan melaporkan perubahan, misalnya data kematian, berpotensi menyebabkan bansos tetap disalurkan ke pihak yang tidak tepat.

Meski data nasional dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tiga bulan, proses pemutakhiran di tingkat desa sebenarnya dapat dilakukan setiap hari. Fleksibilitas inilah yang diharapkan dapat menjaga relevansi data DTSEN.

Ekspansi Program dan Dukungan dari Daerah

Setelah sukses diujicobakan di Banyuwangi, program Digitalisasi Bansos berbasis DTSEN kini diperluas ke 40 kabupaten/kota dan satu provinsi. Program strategis ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPS, hingga Kementerian Dalam Negeri.

"Kalau ini nanti sukses, maka kita akan mulai luncurkan di seluruh Indonesia," tutur Gus Ipul mengenai rencana ke depannya.

Di Pasuruan, komitmen untuk mendukung program ini langsung disampaikan oleh Wakil Bupati, Shobih Asrori. Ia menegaskan bahwa DTSEN harus dipandang sebagai instrumen strategis, bukan sekadar kumpulan angka belaka.

"DTSEN bukan sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen kunci untuk mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan efisiensi anggaran dan perencanaan yang terukur," kata Shobih.

Untuk mewujudkannya, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menginstruksikan seluruh jajaran, dari tingkat dinas hingga desa, untuk aktif dalam proses pemutakhiran data secara berkala. Dukungan penuh dari daerah seperti ini dianggap vital untuk memastikan bantuan sosial benar-benar sampai ke tangan yang berhak.