Tragedi Anak di NTT Soroti Kerentanan Sistemik dan Pentingnya Program Afirmatif Holistik

MURIANETWORK.COM - Seorang anak sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) meninggal dunia dalam sebuah peristiwa tragis yang menyedihkan. Kasus ini, yang sempat viral di media sosial dengan narasi awal terkait ketiadaan alat tulis, telah membuka ruang diskusi yang lebih dalam. Melampaui kesan pertama, insiden ini menyoroti kerentanan struktural yang dihadapi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan menantang efektivitas jaring pengaman sosial yang ada.

Melampaui Pemicu Permukaan: Memahami Kerentanan yang Terakumulasi

Membaca tragedi ini semata-mata sebagai akibat dari tidak terbelinya pulpen atau buku adalah penyederhanaan yang berbahaya. Para ahli kebijakan sosial kerap mengingatkan, kemiskinan ekstrem bukan cuma soal angka pendapatan. Ia adalah sebuah kondisi kerentanan yang bertumpuk: akses terhadap layanan dasar yang terbatas, tekanan psikologis dalam rumah tangga, dan dukungan sosial yang minim. Bagi seorang anak, beban tak terlihat ini bisa menjadi sangat berat, sementara sistem di sekitarnya kerap luput mendeteksinya hingga titik kritis.

Oleh karena itu, respons yang dibutuhkan tidak bisa bersifat karitatif atau sekadar reaktif. Pendekatan yang lebih sistemis dan menyeluruh mutlak diperlukan untuk menyentuh akar persoalan.

Sekolah Rakyat: Lebih Dari Sekadar Sekolah Gratis

Dalam konteks pencarian solusi struktural inilah, program seperti Sekolah Rakyat patut mendapat perhatian lebih serius. Sayangnya, pemahaman publik terhadap program afirmatif ini seringkali terbatas, bahkan disalahartikan.

Sekolah Rakyat pada hakikatnya dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Berbeda dengan bantuan pendidikan parsial, program ini mengadopsi model berasrama dengan pembiayaan penuh dan terpadu oleh negara. Kebutuhan peserta didik ditanggung secara komprehensif, mulai dari biaya pendidikan, tempat tinggal, makan, seragam, hingga perlengkapan belajar seperti tas, buku, dan alat tulis.

Pendekatan holistik ini muncul dari pemahaman bahwa hambatan pendidikan bagi kelompok termarjinalkan seringkali justru terletak pada biaya tidak langsung. Transportasi, nutrisi, dan perlengkapan penunjang belajar acapkali menjadi beban yang tak tertanggungkan bagi keluarga. Ketika negara hanya hadir sebagian, sisa beban itu tetap membebani pundak yang paling lemah.

Pergeseran Paradigma: Dari Akses Menuju Pengalaman Belajar yang Bermartabat

Dengan mengambil alih tanggung jawab secara penuh, Sekolah Rakyat merepresentasikan pergeseran paradigma dalam kebijakan pendidikan. Fokusnya bergerak dari sekadar mendongkrak angka partisipasi sekolah, menjadi upaya memastikan pengalaman belajar yang layak dan bermartabat bagi anak-anak paling rentan. Dari kacamata kebijakan publik, program semacam ini juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan risiko sosial jangka panjang.

Lingkungan asrama yang stabil relatif dapat melindungi anak dari tekanan ekonomi dan dinamika rumah tangga yang tidak kondusif, memberikan ruang yang lebih aman untuk tumbuh kembang mereka. Tentu, ini bukan solusi ajaib untuk semua persoalan kemiskinan dan kesehatan mental anak. Namun, ia menunjukkan satu bentuk kehadiran negara yang lebih substantif dalam upaya memutus siklus kemiskinan antar generasi.

Tantangan Implementasi dan Komunikasi Kebijakan

Namun, niat baik di tingkat pusat harus diimbangi dengan eksekusi yang optimal di daerah. Tragedi di NTT mengisyaratkan adanya celah dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di tingkat lokal. Seringkali, program pemberdayaan bagi masyarakat miskin ekstrem tidak mendapatkan prioritas anggaran dan perhatian politik yang memadai di APBD, sehingga kehadiran negara terasa jauh dari kehidupan mereka yang paling membutuhkan.

Dalam sebuah pertemuan koordinasi nasional, Presiden Prabowo pun menekankan hal ini. Beliau mengingatkan agar pemerintah daerah sungguh-sungguh memperhatikan pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok miskin ekstrem yang kerap terabaikan.

"Perlu perhatian betul pentingnya pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin ekstrem yang acapkali tak kurang terlayani kebutuhan dasarnya," tegasnya.

Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya keselarasan dan komitmen bersama antara pusat dan daerah. Ke depan, fokus harus diletakkan pada kebijakan dan program yang benar-benar membangun kapasitas ekonomi keluarga miskin agar dapat naik kelas.

Refleksi Akhir: Pendidikan Sebagai Ekosistem Kebijakan

Tantangan ke depan tidak hanya pada keberlanjutan program afirmatif seperti Sekolah Rakyat, tetapi juga pada upaya memperkuat komunikasi kebijakan. Masyarakat perlu memahami desain dan tujuan program secara utuh agar tidak terjebak pada mispersepsi. Tanpa pemahaman yang baik, kebijakan yang dirancang untuk melindungi justru berisiko ditolak oleh opini publik.

Pada akhirnya, tragedi memilukan ini mengingatkan kita semua bahwa pendidikan tidak boleh dipersempit maknanya menjadi sekadar gedung sekolah dan kurikulum. Ia adalah sebuah ekosistem kebijakan yang menuntut kehadiran negara hingga ke ranah paling dasar dalam kehidupan seorang anak. Dalam kerangka pikir inilah, upaya-upaya seperti Sekolah Rakyat patut dilihat sebagai bagian dari komitmen kolektif untuk memastikan bahwa tidak ada lagi anak yang kehilangan masa depannya hanya karena kondisi kelahiran.

Trubus Rahardiansah. Pengamat Kebijakan Publik, Guru Besar Universitas Trisakti.