Sekjen PBB Desak AS dan Rusia Segera Buat Perjanjian Nuklir Pengganti New START

MURIANETWORK.COM - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, mendesak Amerika Serikat dan Rusia untuk segera merundingkan dan menandatangani perjanjian pengganti New START. Pernyataan mendesak ini disampaikan menyusul berakhirnya perjanjian pengendalian senjata nuklir strategis itu pada Kamis (5/2/2026), yang membuka kekosongan regulasi berbahaya di tengah ketegangan geopolitik global.

Peringatan di Saat yang Genting

Dalam pernyataannya, Guterres menggambarkan situasi ini sebagai titik kritis yang menentukan bagi stabilitas dunia. Ia menegaskan bahwa untuk pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun, tidak akan ada lagi batasan yang mengikat bagi dua negara adidaya pemilik senjata nuklir terbesar tersebut. Kekosongan perjanjian ini secara resmi membebaskan Moskow dan Washington dari sejumlah pembatasan ketat terkait jumlah dan inspeksi persenjataan strategis mereka.

"Ini adalah momen genting bagi perdamaian dan keamanan internasional," tegas Guterres.

Dampak Keruntuhan Regulasi Nuklir

Guterres menekankan bahwa New START, bersama dengan perjanjian pengendalian senjata sebelumnya, telah memberikan kontribusi besar bagi keamanan global selama beberapa dekade. Pencapaian yang dibangun dengan susah payah itu, menurutnya, justru runtuh di saat yang paling berbahaya.

"Pembubaran pencapaian selama beberapa dekade ini terjadi pada waktu yang paling buruk -- risiko penggunaan senjata nuklir berada pada tingkat tertinggi dalam beberapa dekade," ungkapnya.

Tanpa memberikan rincian lebih jauh, peringatannya menyiratkan kekhawatiran mendalam di kalangan diplomat dan pengamat keamanan internasional. Kedua negara tersebut secara kolektif menguasai lebih dari 80 persen hulu ledak nuklir di planet ini, sementara arsitektur pengendalian senjata yang ada terus melemah dalam beberapa tahun terakhir.

Fungsi Penting New START yang Berakhir

Perjanjian New START, yang mulai berlaku pada 2010, merupakan pilar utama stabilitas strategis. Dokumen itu menetapkan batasan ketat, yakni maksimal 1.550 hulu ledak nuklir strategis yang dapat ditempatkan oleh masing-masing pihak. Angka ini merepresentasikan penurunan hampir 30 persen dari batas yang disepakati sebelumnya pada 2002.

Selain pembatasan kuantitatif, perjanjian ini juga memiliki mekanisme verifikasi yang vital. Kedua belah pihak diberikan hak untuk melakukan inspeksi di lokasi persenjataan masing-masing, sebuah langkah penting untuk membangun transparansi dan kepercayaan. Namun, praktik inspeksi lapangan ini sempat ditangguhkan selama pandemi Covid-19 dan hingga detik perjanjian berakhir, belum ada kesepakatan untuk melanjutkannya.

Desakan untuk Segera Kembali ke Meja Perundingan

Menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian ini, Sekjen PBB tidak hanya memberikan peringatan. Ia secara eksplisit mendesak kedua negara untuk mengambil tindakan nyata dan segera.

Guterres mendesak Washington dan Moskow "untuk segera kembali ke meja perundingan dan menyepakati kerangka kerja pengganti."

Seruan ini menekankan bahwa diplomasi dan dialog adalah satu-satunya jalan yang bertanggung jawab untuk mencegah perlombaan senjata baru dan mengurangi risiko konflik yang tak terbayangkan. Masa depan pengendalian senjata nuklir global kini sangat bergantung pada kemauan politik dan kearifan kedua pemegang senjata terbesar dunia.