MPR Siap Bedah Pasal 18 dan 33 UUD 1945, Libatkan Kampus dalam Kajian 2026

Secara spesifik, dua TAP yang akan dibedah adalah Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, serta Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Tujuannya sederhana: memastikan regulasi turunan di bawahnya selaras dengan jiwa konstitusi.

Di sisi lain, arahan dari Wakil Ketua MPR, Edhie Baskoro Yudhoyono, juga mendapat respons. K3 berencana memperluas jangkauan, tak hanya berkutat di gedung parlemen. Mereka akan menjemput bola, mendatangi kampus-kampus untuk menyerap aspirasi para akademisi. Rencananya, mereka akan membentuk empat kelompok kerja untuk tugas ini, berkoordinasi dengan Badan Pengkajian MPR RI.

"Kita akan bagi menjadi empat kelompok untuk berdiskusi dengan para akademisi, menyerap aspirasi mereka terkait hal-hal strategis," tambah Taufik.

Ia juga mengapresiasi semangat anggota K3 yang terlihat sejak awal tahun. Dukungan dari pimpinan MPR dinilai krusial, mengingat volume dan kompleksitas kajian di 2026 diprediksi akan jauh lebih berat.

Sebelumnya, dalam pembukaan rapat, Edhie Baskoro Yudhoyono sendiri sudah memberi apresiasi. Kinerja K3 sepanjang 2025, katanya, telah memberi kontribusi nyata dalam memperkuat integritas pemerintahan.

"Untuk itu, saya juga terus menggarisbawahi bahwa K3 produktif dalam memberikan catatan reflektif dalam capaian yang juga digunakan dalam sambutan pidato Ketua MPR RI tahun 2025," kata Edhie.

Rapat pleno itu pun ditutup. Bukan sebagai akhir, tapi lebih seperti sebuah awal. Awal dari upaya merumuskan kebijakan yang lebih partisipatif, dengan melibatkan suara-suara dari luar tembok parlemen. Kolaborasi antara wakil rakyat dan dunia akademik ini diharapkan bisa menjaga semangat konstitusi, mengawal cita-cita lama: kesejahteraan yang benar-benar merata, dari ujung barat hingga timur negeri.