Diplomasi Indonesia di Board of Peace: Jalan Tengah Penuh Jebakan untuk Palestina

Tapi, ketimbang hanya menyoroti BoP sebagai proyek teknokratis atau terjebak dalam pembelaan satu pihak yang menihilkan pihak lain, kita harus hati-hati. Rekonstruksi dan stabilisasi tanpa menyentuh akar penjajahan jelas tak akan menyelesaikan masalah. Mengadili Netanyahu sebagai penjahat kemanusiaan tentu penting.

Untuk jangka panjang, pemisahan wilayah, pengaturan yurisdiksi, tanggung jawab membangun kembali, dan penegakan supremasi hukum adalah hal-hal krusial. Itulah alur konstruktif yang harus diperjuangkan.

Menimbang Teori Hegemoni dan Jalan Tengah yang Bersyarat

Kita patut apresiasi langkah Presiden Prabowo yang membuka kemungkinan baru. Tapi perlu diingatkan juga, dalam teori hegemoni Antonio Gramsci, hegemoni bekerja secara halus. Bukan lewat paksaan, tapi lewat pembentukan konsensus yang dianggap "wajar" dan "realistis" oleh komunitas internasional.

Dalam konteks BoP, narasi perdamaian dan stabilitas pascakonflik bisa berubah menjadi common sense baru. Secara halus, ia berpotensi menggeser tuntutan keadilan substantif bagi Palestina.

Board of Peace, dengan struktur eksklusifnya, berpotensi menjadi instrumen konsensus global versi aktor dominan. Bahayanya, perdamaian lalu dipresentasikan sebagai tujuan universal, tapi definisinya justru ditentukan oleh kekuatan besar di lapangan.

Jika diarahkan sebagai alat legitimasi, publik internasional bisa diarahkan untuk menerima stabilitas tanpa kemerdekaan dan mencapnya sebagai sesuatu yang "lebih realistis".

Di sinilah dilema Indonesia. Partisipasi di BoP tidak boleh terjebak dalam konsensus hegemonik yang justru menormalisasi ketimpangan. Kita harus cermat.

Bayangkan jika Indonesia memilih absen. Keputusan-keputusan besar tentang Gaza dan Palestina akan tetap diambil, tapi tanpa suara kita negara yang secara historis konsisten membela Palestina.

Diplomasi kita harus berdiri di jalan tengah yang bersyarat. Keterlibatan di BoP harus mengikuti mazhab bebas aktif: hadir tapi tidak larut, terlibat tapi penuh kewaspadaan.

Indonesia harus memaksimalkan forum ini untuk terus mendorong isu-isu krusial. Penghentian pendudukan, keadilan bagi korban, dan pengakuan kedaulatan Palestina tak boleh tenggelam. Saya sepakat, Indonesia harus berani menjadi disturbing voice di dalam forum, bukan sekadar pengikut konsensus.

Dukungan kita pada BoP adalah dukungan bersyarat. Jika forum ini berubah menjadi alat pengelolaan konflik tanpa keadilan atau, amit-amit, jadi legitimasi baru bagi penindasan maka politik luar negeri bebas aktif kita harus bersikap korektif. Ambil jarak, atau keluar jika perlu.

Di Timur Tengah yang sarat ego, proxy, dan luka sejarah, perdamaian sejati tak lahir dari niat baik semata. Ia butuh mediator yang kuat, tulus, dan adil.

Itulah tantangan terbesar Indonesia: membuktikan bahwa kehadirannya di Board of Peace semata untuk memperbesar peluang keadilan bagi Palestina. Jalan menuju sana pasti penuh risiko dan jebakan. Bagi kita, membela Palestina bukan soal sekadar hadir di forum global. Ini tentang memastikan diplomasi Indonesia tidak kehilangan nurani sebagai bangsa besar.

Ikrama Masloman.
Direktur Sintesa Strategi Indonesia (SSI) Alumnus Paramadina Graduate School of Communication (PGSC).