Haedar Nashir Kritik Wacana Polri di Bawah Kementerian: Itu Mundur dari Reformasi

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, punya pandangan tegas soal wacana menempatkan Polri di bawah kementerian. Menurutnya, gagasan itu justru melenceng dari arah reformasi yang sudah dibangun negeri ini sejak 1998. Reformasi, yang sudah berjalan lebih dari dua puluh tahun, punya capaian penting: menempatkan institusi strategis negara langsung di bawah kendali Presiden.

“Indonesia sudah 20 tahun lebih menjalani reformasi dengan segala risiko dan capaian pentingnya. Salah satu hasil reformasi 1998 adalah menempatkan institusi-institusi penting langsung di bawah Presiden,”

kata Haedar dalam keterangannya, Jumat (30/1/2026).

Daripada terus mengutak-atik struktur, Haedar menilai bangsa ini harusnya fokus mengonsolidasi apa yang sudah dicapai. Perubahan kelembagaan yang drastis, dalam pandangannya, malah berpotensi memunculkan masalah baru yang tidak menyentuh akar persoalan.

“Kalau ada masalah di Polri, TNI, atau komponen negara lainnya, lebih baik dilakukan reformasi dari dalam. Itu jauh lebih substantif,”

tegasnya.

Di sisi lain, Haedar melihat keputusan DPR yang mempertahankan Polri di bawah Presiden sudah tepat. Langkah itu dinilai selaras dengan semangat reformasi yang digulirkan dua dekade silam. Ia yakin, pandangan serupa juga dipegang banyak organisasi kemasyarakatan.

“Pandangan ormas-ormas itu pada umumnya mendorong reformasi dari dalam sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi,”

tuturnya.

Intinya, bagi Muhammadiyah, persoalan di tubuh institusi negara seperti Polri lebih tepat diselesaikan lewat perbaikan internal. Itulah jalan yang dianggap lebih masuk akal dan berkelanjutan ketimbang mengubah-ubah peta kelembagaan yang sudah terbentuk.