Golkar Tolak Usulan Penghapusan Parliamentary Threshold

Usulan untuk menghapus ambang batas parlemen atau parliamentary threshold ditolak oleh Ahmad Doli Kurnia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga duduk di Komisi II DPR ini punya alasan sendiri. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak memerintahkan penghapusan aturan itu.

"Soal parliamentary threshold ini kan sudah ada putusan MK," kata Doli kepada para wartawan, Jumat (30/1/2026).

"Putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak membatalkannya."

Memang, Doli mengakui bahwa MK telah meniadakan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Namun begitu, untuk ambang batas parlemen, putusannya berbeda. MK hanya meminta agar formulasi angka itu ditinjau ulang.

"Nah, beda dengan presidential threshold yang diputuskan ditiadakan. Khusus untuk parlemen, MK minta kita memformulasi ulang, berapa angka yang sesuai," ucapnya lagi.

Dia juga menyinggung soal suara pemilih yang mungkin terbuang karena aturan ini. Tapi bagi Doli, angka yang selama ini terjadi masih dalam batas toleransi. "Beberapa kali pemilu di Indonesia, angkanya masih masuk batas itu sebetulnya," ujarnya.

Alasannya? Stabilitas politik. "Kita menginginkan situasi politik yang stabil agar program-program pemerintah bisa dijalankan," tambah Doli.

Di sisi lain, politikus ini justru melihat ambang batas parlemen sebagai alat penguatan. Bahkan, idenya lebih jauh lagi. Dia mengusulkan agar parliamentary threshold tidak hanya berlaku untuk DPR RI, tapi juga merambah hingga ke tingkat DPRD kabupaten dan kota.

"Saya termasuk yang mengusulkan itu. Tujuannya jelas, untuk penguatan pelembagaan partai politik," ucap Doli.

"Kalau nanti jumlah partai terlalu banyak, ya repot juga. Ini bagian dari upaya memperkuat partai-partai politik kita."