Analisis: Dinamika Politik Domestik dan Geopolitik Global dalam Ketegangan Iran-Israel-AS

Perang besar tak pernah lahir dari satu sebab saja. Ia selalu jadi persilangan rumit: tarik-ulur kepentingan geopolitik, desakan kebutuhan energi, plus kalkulasi politik domestik yang berdenyut di dalam negeri masing-masing negara. Konflik antara Iran di satu sisi dengan Israel dan Amerika Serikat di sisi lain, misalnya, harus dilihat dengan kacamata yang lebih lebar. Ini bukan cuma soal baku tembak di Timur Tengah.

Ambil contoh Israel. Situasi politik dalam negerinya lagi panas. Pemilu legislatif paling lambat digelar Oktober 2026 nanti, dan polarisasi masyarakat terasa begitu tajam. Di tengah kondisi itu, posisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebenarnya tak terlalu kokoh. Survei belakangan menunjukkan lebih dari separuh warga Israel sekitar 52 persen menolak pencalonannya kembali. Tekanannya datang dari mana-mana: kritik terhadap kebijakan keamanan, kasus hukum yang masih membayangi, sampai perpecahan politik yang kian menganga.

Netanyahu memang dikenal sebagai politisi paling ulet dan sulit ditaklukkan. Namun begitu, sejarah kerap mencatat, saat tekanan domestik memuncak, konflik dengan pihak luar bisa jadi alat politik yang ampuh. Perang punya cara unik untuk mempersempit ruang kritik dan mengeraskan solidaritas nasional.

Fenomena serupa, meski tak persis sama, juga terlihat di seberang samudera. Pemerintahan Donald Trump di AS akan menghadapi pemilu paruh waktu pada 2026 pemilu yang sangat krusial karena akan menentukan peta kekuatan di Kongres, menyongsong Pilpres 2028. Polanya sudah sering terulang: presiden yang terdesak di dalam negeri cenderung mengambil sikap lebih garang di luar. Tujuannya jelas, membangun citra pemimpin yang kuat dan tak gentar.

Trump sendiri sedang tak bebas dari badai. Dokumen-dokumen terkait jaringan skandal Jeffrey Epstein, misalnya, terus jadi bahan perdebatan yang memanas. Dalam situasi seperti ini, kebijakan luar negeri yang keras kerap dipakai untuk mengalihkan perhatian dan mengokohkan legitimasi.

Namun, konflik dengan Iran punya dimensi lain yang jauh lebih vital: energi. Negeri ini berdiri di kawasan yang mengontrol Selat Hormuz, jalur laut paling strategis di dunia. Sekitar seperlima minyak global harus melewati selat sempit ini. Gangguan kecil saja bisa bikin harga energi melonjak liar. Makanya, konflik ini mustahil dipandang sekadar urusan regional. Ini soal siapa yang pegang kendali atas stabilitas pasokan energi dunia.

Tapi di balik semua kalkulasi geopolitik yang dingin itu, ada faktor lain yang sering terlewat: harga diri bangsa. Untuk memahami Iran, kita harus mundur ke 1953. Saat itu, pemerintahan nasionalis Mohammad Mossadegh digulingkan lewat operasi rahasia CIA dan intelijen Inggris, setelah ia berani menasionalisasi industri minyak mereka. Luka itu tertanam sangat dalam dalam ingatan kolektif rakyat Iran.

Karakter Khas Iran

Sejak Revolusi 1979, Iran membangun sistem yang secara terang-terangan menolak dominasi asing. Bagi banyak warga sana, kedaulatan nasional bukan cuma slogan itu pengalaman sejarah yang nyata dan pahit. Lihat saja negara lain: Libya porak-poranda setelah Gaddafi jatuh, Irak terpecah dan tak stabil pasca-invasi 2003.

Iran menunjukkan dinamika berbeda. Negaranya punya struktur yang relatif solid dan kemampuan mobilisasi massa yang besar. Ancaman dari luar justru sering memicu solidaritas nasional, mengubur sementara konflik internal. Ini tentu bukan berarti rakyat Iran seragam mendukung pemerintahnya. Banyak yang kritis, terutama soal ekonomi dan kebebasan. Tapi dalam politik internasional, tekanan eksternal kerap malah menyatukan mereka.

Belum lagi nasionalisme Persia yang berakar ribuan tahun. Peradaban mereka sudah ada jauh sebelum banyak negara modern di kawasan itu lahir. Identitas sejarah ini menciptakan kebanggaan yang sulit dipatahkan. Jadi, konflik dengan dunia luar bagi mereka bukan cuma soal politik ini soal harga diri. Sebuah sikap menolak didikte oleh kekuatan besar, sesuatu yang langka di panggung dunia yang masih dikuasai negara adidaya.

Di tengah gelombang geopolitik yang kian tak menentu ini, posisi Indonesia justru belum sepenuhnya jelas. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan berat: menjaga keseimbangan di antara Amerika Serikat, China, dan Rusia, tanpa kehilangan prinsip dasar politik luar negeri kita.

Indonesia di Persimpangan

Belakangan ramai diperdebatkan soal arah kebijakan luar negeri kita, termasuk langkah bergabung dengan beberapa forum internasional yang digagas kekuatan besar. Di era rivalitas global yang makin sengit, setiap langkah diplomatik punya konsekuensi strategis. Masalahnya, kebijakan luar negeri tak pernah berdiri sendiri ia selalu terkait erat dengan kondisi dalam negeri.

Dan kondisi dalam negeri kita lagi tidak mudah. Daya beli masyarakat belum pulih betul pasca-perlambatan ekonomi global. Beberapa sektor industri tertekan, sejumlah perusahaan terpaksa mengecilkan produksi. Keluhan investor tentang birokrasi yang berbelit dan ketidakpastian hukum masih sering terdengar. Di situasi seperti ini, stabilitas kebijakan adalah kunci untuk membangun kepercayaan.

Di dalam negeri, perhatian publik juga mulai tertuju pada lingkaran kekuasaan di sekitar istana. Wajar saja setiap pemerintahan punya jaringan kepercayaannya sendiri. Tapi ketika lingkaran itu terlihat terlalu dominan, muncul tanda tanya: sejauh apa keputusan-keputusan penting benar-benar melalui proses institusional yang sehat?

Dalam politik modern, pencitraan memang tak terelakkan. Tapi negara tak bisa dijalankan cuma dengan itu. Kebijakan luar negeri, ekonomi, dan keamanan butuh perhitungan strategis yang matang dan berkelanjutan. Sebenarnya, modal kita besar: pasar domestik yang luas, sumber daya alam melimpah, plus posisi geografis yang strategis. Tapi semua potensi itu akan sia-sia kalau kita tak punya arah yang jelas.

Dunia semakin kompetitif. Negara yang kehilangan arah strategis biasanya cuma jadi penonton, atau bahkan korban, dalam permainan kekuatan global. Pengalaman Iran mengajarkan satu hal: di bawah tekanan geopolitik paling hebat sekalipun, sebuah bangsa bisa bertahan kalau punya kejelasan arah dan keyakinan atas kepentingan nasionalnya sendiri.

Indonesia tentu tak perlu meniru sistem politik Iran. Latar belakang sejarah dan sosial kita berbeda jauh. Tapi ada satu pelajaran yang tetap relevan: pentingnya menjaga kemandirian politik di tengah pusaran persaingan global. Pada akhirnya, pertanyaan terpenting buat kita bukanlah harus memihak ke Amerika, China, atau siapa pun. Pertanyaannya lebih mendasar: masihkah kita punya nyali untuk berdiri tegak, menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional kita sendiri?