Anggota DPR Pasha Bentrok dengan Wamen PPPA Soal Program Pemberdayaan Perempuan

Suasana di ruang rapat Komisi VIII DPR RI pada Senin (26/1) lalu benar-benar memanas. Debat sengit tiba-tiba menyulut rapat dengan Kementerian PPPA, dipicu oleh pertanyaan kritis salah satu anggotanya terhadap efektivitas program kerja kementerian.

Rapat yang digelar di Senayan, Jakarta Pusat itu awalnya berjalan biasa saja. Tapi kemudian, Sigit Purnomo atau yang akrab disapa Pasha, menyatakan kebingungannya. Ia mengaku hampir tak paham sama sekali program konkret apa yang sedang dijalankan oleh Kementerian PPPA.

"Saya pribadi bingung karena hampir sama sekali kita nggak tahu sebenarnya yang dibikin Kementerian PPPA ini apa," ujar Pasha.

Suaranya terdengar frustrasi. "Kok kita ke daerah selama ini turun itu yang beririsan dengan Kementerian PPPA, yang prinsip ya, bukan sekedar sosialisasi. Kita belum pernah diajak Bu Menteri ini dari program Kementerian PPPA, khsusunya pemberdayaan yang betul-betul sudah berjalan, tidak perlu lagi dilakukan pendampingan ini yang mana?" sambungnya.

Menurut pandangan Pasha, fokus kementerian ini seolah hanya berkutat pada masalah. Dari dokumen yang ia baca, yang muncul cuma persoalan kekerasan hingga penculikan terhadap perempuan. Ia lalu melontarkan kritik pedas. "Dari sekian halaman yang saya baca itu, semuanya persoalan tentang perempuan, kekerasan, penculikan, jadi ini sebetulnya Kementerian atau Polres? Tidak ada satu poin yang saya lihat ini betul-betul memberdayakan," katanya.

Ia pun menyoroti program-program yang disebut mendukung agenda Presiden dan Wapres, seperti MBG atau Koperasi Merah Putih. Meski begitu, Pasha heran karena lagi-ligi peran perempuan di dalamnya seperti tak tersentuh. "Di mana guru-guru madrasah? Ini guru-guru banyak perempuan. guru ngaji kok nggak ada? Ini juga perempuan. Guru honorer yang skarang sedang perjuangkan mereka punya hidup ini, juga banyak perempuan. Tapi tak ada disinggung di sini," ucapnya dengan nada tinggi.

Debat pun Meledak

Ketegangan memuncak ketika Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, mulai memberikan penjelasan. Veronica awalnya memaparkan soal layanan pengaduan SAPA 129 dan pentingnya sinergi untuk menangani kasus. Ia juga mengakui tantangan anggaran yang dihadapi. "KemenPPPA memang kalau dibilang kita ini ngurusin setengah perempuan seluruh Indonesia... dengan budget yang begitu kecil memang sangat susah kalau kita tidak melakukan kolaborasi," ujarnya.

Namun begitu, penjelasan itu justru memantik respons lebih keras dari Pasha. Ia tak sungkan menyela. "Izin Pimpinan, mohon maaf sekali, Pimpinan," sela Pasha. "Ini dari penjelasan Ibu Wamen kok saya melihat ini seperti keluar dari koridor... Yang dijelaskan oleh Ibu Wamen tadi sama juga dilakukan oleh Komnas Perempuan. Coba kita pahami sama-sama dulu deh, definisi pemberdayaan perempuan apa sebenarnya?"

Pasha menekankan, yang dibahas Veronica lebih ke ranah hukum dan advokasi. Padahal, menurutnya, tugas pokok kementerian seharusnya lebih luas: memberdayakan semua perempuan Indonesia, dari lansia hingga janda, agar punya kemandirian ekonomi dan sosial.

Di tengah tekanan itu, Veronica hanya sempat membalas singkat. "Mohon maaf, mohon maaf," jawabnya, sebelum suasana rapat yang panas itu berusaha diredakan.