Kemudian, ada kebijakan praktis yang langsung menyentuh lapangan. SPBU di Aceh untuk sementara membebaskan aturan barcode dalam pengisian bahan bakar bersubsidi. Langkah ini diharapkan bisa memperlancar segala persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Tentu saja, semua fase ini perlu didukung penuh dengan pengoptimalan sumber daya dan pendanaan yang jelas, terutama dari APBA.
Mualem juga punya target waktu yang ketat. Ia memastikan bahwa dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) harus segera diselesaikan.
“Selanjutnya dokumen R3P dijadwalkan ditetapkan pada 2 Februari dan diserahkan kepada BNPB pada 3 Februari 2026,” ujar Mualem.
Target awal Februari itu harus tercapai. Dengan begitu, dokumen penting itu bisa segera diserahkan ke BNPB untuk eksekusi lebih lanjut.
Artikel Terkait
Piton Raksasa Telan Petani di Kebun, Ayah Tebas Ular dengan Parang
Politiser Tertipu Rp 226 Juta, Perempuan 72 Tahun Dituntut 2 Tahun Bui
Iran Tegaskan Siap Perang, Tapi Pintu Negosiasi dengan AS Masih Terbuka
Golkar Buka Peluang Bahas Usulan PAN Hapus Ambang Batas Parlemen