MSCI Cabut Kartu, IHSG Babak Belur: Ada Apa di Balik Fatwa Pemeringkat Global?

Kita juga perlu jernih membandingkan. Pasar modal kita memang masih dangkal. Jumlah investor kita sekitar 19 juta, sementara di New York Stock Exchange, angkanya mencapai 162 juta. Jelas, perbedaannya sangat lebar.

Ini menunjukkan inklusi keuangan kita yang masih rendah, didorong oleh literasi investasi yang minim. Rendahnya literasi ini bahkan merembet ke hal-hal administratif sederhana, yang rupanya menjadi perhatian MSCI. OJK harusnya menaruh atensi serius pada masalah ini.

Saya justru khawatir dengan nasib investor retail di tengah situasi seperti ini. Mereka yang baru merintis dengan modal pas-pasan bisa tergerus asetnya dalam sekejap. Trauma akibat kejadian seperti ini bisa membuat mereka kapok berinvestasi saham efeknya akan terasa panjang, terutama bagi pemula.

Padahal, selama ini upaya meningkatkan literasi dan memperluas basis investor terus digenjot. Tujuannya jelas: mengurangi kesan bahwa bursa kita tidak transparan dan hanya dikuasai segelintir pemain.

Kesimpulan MSCI soal kepemilikan saham yang terkonsentrasi dan tidak transparan itu, bagi saya, masih terlalu dini. Jika akar masalahnya cuma soal pembaruan data administratif yang tertunda, ya itu perlu dibuktikan. Saya akan menerima jika faktanya memang begitu, tapi proses fact finding-nya harus konkret dan jelas.

Di sisi lain, kita memang sedang menghadapi dilema klasik: pasar yang dangkal karena jumlah pemain yang masih terbatas. Ini tantangan berat bagi BEI dan emiten yang butuh modal. Ketika minat investor masih sedikit, lalu itu ditafsirkan sebagai penguasaan oleh segelintir orang, kita harus hati-hati dalam menyimpulkannya.

Justru, saya mendorong adanya lembaga pembanding yang bisa menantang laporan MSCI. Penting agar investor global tidak hanya disuguhi satu versi 'kebenaran'.

Dalam bisnis, praktik second opinion itu hal yang wajar, bukan? Kita sangat membutuhkannya sekarang. Tujuannya untuk memberikan kejernihan bagi semua investor di Indonesia, dan memastikan bahwa advisory yang diberikan benar-benar membangun pasar yang sehat bukan bagian dari permainan lain yang justru merusak.

Said Abdullah,
Ketua Badan Anggaran DPR RI