Anggota DPR Desak Kewaspadaan Dini Hadapi Ancaman Virus Nipah

- Kamis, 29 Januari 2026 | 07:45 WIB
Anggota DPR Desak Kewaspadaan Dini Hadapi Ancaman Virus Nipah

Laporan munculnya kasus virus Nipah di India belakangan ini membuat sejumlah pihak di Indonesia ikut siaga. Pemerintah pun mulai meningkatkan kewaspadaan. Hal ini wajar, mengingat tingkat fatalitas penyakit itu disebut-sebut cukup mengkhawatirkan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, angkat bicara. Ia secara khusus meminta agar Indonesia waspada terhadap potensi masuknya virus tersebut. Permintaannya ini bukan tanpa alasan.

"Kami memandang bahwa peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi masuknya virus Nipah merupakan langkah yang penting, meskipun hingga saat ini belum ditemukan kasus di Indonesia," ujar Nihayatul kepada wartawan, Kamis (29/1/2026).

Ia melanjutkan, alasan utama kekhawatirannya adalah karena belum ada vaksin atau pengobatan spesifik untuk menangani virus Nipah. Ditambah lagi, tingkat kematiannya yang tinggi.

"Mengingat tingkat fatalitas virus Nipah cukup tinggi dan belum tersedia vaksin maupun pengobatan spesifik, kesiapan sistem deteksi harus menjadi prioritas," tegas legislator dari PKB itu.

Nihayatul pun punya sejumlah usulan konkret. Pertama, ia meminta Kemenkes menyiapkan laboratorium dengan kemampuan memadai untuk mengenali gejala sejak dini. Kemampuan deteksi dini ini krusial.

Di sisi lain, pengawasan di pintu masuk negara seperti bandara dan pelabuhan juga dinilainya perlu diperketat. Tapi, ia memberi catatan.

"Terkait pengawasan di pintu masuk negara seperti bandara dan pelabuhan, langkah tersebut dapat dipertimbangkan secara proporsional, khususnya bagi pelaku perjalanan dari wilayah terdampak," jelasnya.

"Namun, penerapannya harus disesuaikan dengan tingkat risiko aktual dan bukti ilmiah yang ada. Tujuannya jelas: efektif melindungi masyarakat tanpa menimbulkan kepanikan atau gangguan yang tidak perlu bagi aktivitas perjalanan," sambung Nihayatul.

Aspek lain yang tak kalah penting adalah komunikasi. Ia menekankan, informasi yang disebarkan pemerintah harus akurat dan mudah dicerna publik. Jangan sampai malah bikin resah.

"Selain itu, Komisi IX menilai komunikasi risiko kepada masyarakat menjadi aspek yang sangat penting. Informasi yang disampaikan pemerintah harus akurat, tidak berlebihan, dan mudah dipahami," katanya.

Termasuk di dalamnya, sosialisasi langkah pencegahan sederhana. Misalnya, menjaga kebersihan makanan, menghindari konsumsi produk yang berpotensi terkontaminasi, dan tidak melakukan kontak dengan hewan-hewan yang berisiko menjadi penular.

Sementara itu, dari pihak pemerintah, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, telah mengonfirmasi peningkatan kewaspadaan ini. Ia mengungkap angka yang cukup serius.

"Ini yang memang harus diwaspadai oleh masyarakat. Virus Nipah merupakan penyakit zoonosis, artinya ditularkan dari hewan ke manusia," ujar Aji di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (27/1/2026).

Menurutnya, pada pasien dengan gejala berat, tingkat fatalitasnya bisa mencapai 40 hingga 70 persen. Angka itu jelas tidak bisa dianggap remeh. Maka, kewaspadaan semua pihak mutlak diperlukan.

Editor: Raditya Aulia

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar