Ia melanjutkan, "Potensi daerah yang bisa diangkat, menguntungkan laba, secara otomatis nanti juga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik."
Di sisi lain, Wiyagus tak menampik bahwa semua sistem pengawasan yang canggih sekalipun punya celah. Integritas pengelola, bagi dia, adalah kunci utama yang tak bisa ditawar. Sistem peringatan dini berbasis digital boleh saja diterapkan.
Tapi tanpa integritas, ya percuma.
"Dia akan ngakalin sistem itu," pungkasnya singkat.
Rapat penting itu dihadiri sejumlah tokoh kunci. Di antaranya Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Ketua Komisi II Bahtra dan Dede Yusuf, serta Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa. Turut hadir para kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Jawa Barat, menjadikan diskusi makin berbobot.
Artikel Terkait
Arus Mudik Lebaran 2026 di Tol Tangerang-Merak Naik 1,3%, Pengelola Beri Diskon 30%
Antrean 36 Kilometer Hantui Pemudik di Jalur Menuju Pelabuhan Gilimanuk
Kapolri Tinjau Kesiapan Mudik di Terminal Purabaya, Pantau Lonjakan Penumpang 30 Persen
Polisi Amankan Konvoi Remaja dan Petasan di Jakarta Barat Jelang Ramadan