Warga Padang Kehausan, Usulan Sumur Bor Melonjak dari 5 Jadi 264 Titik

Krisis air bersih di Padang ternyata belum juga menemui titik terang. Kritik pun mengalir deras ke pemerintah kota, yang dinilai terlalu lamban bergerak. Padahal, warga sudah mulai kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan yang melanda.

Di sisi lain, Wali Kota Padang, Fadly Amran, punya penjelasan sendiri. Menurutnya, upaya penanganan sedang berjalan. Dari yang awalnya cuma mengajukan lima titik, sekarang usulan pembangunan sumur bor sudah membengkak jadi 264 titik di seluruh kota.

"Rapat itu kita inisiasi 5 hari lalu," ujar Fadly kepada wartawan, Selasa (28/1/2026).

Ia mengakui, cara-cara sebelumnya seperti penyaluran lewat tangki air sepertinya tak lagi memadai. "Baru pas rapat itulah ide sumur bor muncul," tambahnya.

"Kepala Balai bilang ajukan saja sebanyak-banyaknya, hari ini saya kirimkan. Tapi kita mesti tahu juga dari Balai kapan bisa menyelesaikan tersebut," sambung dia.

Fadly menegaskan bahwa kekeringan parah ini sebenarnya baru terjadi pekan lalu. Langkah darurat dengan mobil tangki PDAM langsung dijalankan. Namun, untuk solusi yang lebih permanen, ia berharap ada kerja sama. Tak cuma dengan Pemprov Sumbar, tapi juga dengan pemerintah pusat. Ia tak mau masalah ini berlarut-larut.

"Kita bekerja sama tanpa saling tunjuk menunjuk, sekarang datanya sudah ada, nanti what next?" ucapnya.

"Kalau saran saya kita sharing saja dari Balai berapa, Kota berapa, Provinsi berapa, karena kalau dari kota saja kan nggak kuat," jelas Fadly.

Usulan ratusan sumur bor itu rencananya akan dibangun di beberapa kecamatan, seperti Kuranji, Padang Timur, Nanggalo, hingga Pauh dan Lubukilangan. Tapi, apakah usulan itu sudah cukup cepat?

Menurut Wahyu Hidayat, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang, jelas-jelas tidak. Ia dengan tegas mengkritik kelambanan Fadly dan jajarannya. Persoalannya, kata dia, ada pada data. Pemerintah pusat lewat Kepala Balai PBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, sebenarnya sudah menawarkan pembangunan 300 sumur bor. Sayangnya, respons Pemko waktu itu sangat minim.

"Pemko Padang hanya mampu mengajukan lima. Ini persoalan serius," tegas Wahyu.

Bagi politisi Gerindra itu, hambatannya bukan soal anggaran atau komitmen pusat. Melainkan, lemahnya manajemen dan keseriusan dari pihak pemkot sendiri. Situasi ini, dalam pandangannya, adalah bukti nyata kegagalan kepemimpinan dalam mengurusi hal yang paling mendasar bagi rakyat.

Ia bahkan menyoroti gaya kepemimpinan Fadly yang dianggap lebih fokus pada hal lain. Wahyu menilai wali kota terlalu sibuk membangun pencitraan politik dan ambisi elektoralnya, ketimbang menyelesaikan persoalan riil di lapangan.

"Saya minta Wali Kota Padang berhenti sibuk pencitraan dan dongeng-dongeng calon Gubernur Sumbar. Masih lama," tuturnya.

"Rakyat butuh air bersih, bukan janji. Kondisi ini bukti kegagalan pemerintah dalam mengurus kebutuhan dasar warga," pungkas Wahyu.