Rabu (28/1) lalu, suasana di kompleks parlemen Senayan cukup tegang. Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Menteri Agama Nassarudin Umar memaparkan data yang cukup mencengangkan. Ternyata, bencana yang melanda Sumatera tak hanya soal infrastruktur fisik. Layanan keagamaan dan pendidikan pun ikut terpukul hebat.
Menurut Nassarudin, dampaknya langsung terasa. Proses belajar mengajar di lembaga agama serta aktivitas sosial keagamaan masyarakat banyak yang mandek. Gangguan ini, ujarnya, punya implikasi serius bagi kehidupan beragama di wilayah terdampak.
"Berdasarkan rencana aksi satuan tugas, kami mencatat ada 3.207 satuan layanan yang terdampak," jelas Nassarudin.
"Rinciannya, 562 madrasah, pondok pesantren mencapai 1.033 unit, lalu 17 PTKI. Belum lagi 1.593 rumah ibadah dari berbagai agama, plus unit layanan KUA di lokasi bencana," sambungnya.
Di sisi lain, upaya penanganan darurat sudah digeber. Kemenag, lewat APBN dan gerakan internal Kemenag Peduli, telah menyalurkan bantuan awal. Nilainya sekitar Rp 75,82 miliar. Rinciannya, Rp 66,47 miliar dari APBN dan sisanya, Rp 9,35 miliar, dari partisipasi pegawai.
Namun begitu, dana segitu rupanya masih jauh dari cukup. Untuk pemulihan total, Nassarudin mengusulkan penambahan anggaran yang tak main-main: Rp 702,9 miliar. Angka ini diajukan untuk membenahi kembali ribuan satuan layanan yang porak-poranda itu.
Rapat itu sendiri berlangsung cukup alot. Anggota komisi banyak yang menyoroti efektivitas penyaluran bantuan. Tapi, satu hal yang jelas: pemulihan kehidupan beragama pascabencana ternyata butuh biaya dan perhatian yang sangat besar.
Artikel Terkait
200 Ribu Buruh Diprediksi Padati Monas dalam Perayaan May Day 2026
Bareskrim Gagalkan Peredaran 18 Kg Sabu Jaringan Malaysia-Indonesia, Tiga Tersangka Ditangkap
Kebakaran Apartemen di Tanjung Duren, 110 Personel Damkar Dikerahkan
Pemerintah Percepat Penertiban Perlintasan Sebidang Usai Kecelakaan KA di Bekasi