Sultan DPD Angkat Bicara Soal Pencalonan Tommy Djiwandono di BI: Yang Penting Tak Ada Konflik Kepentingan

Di gedung parlemen Senayan, Ketua DPD Sultan Najamudin memberikan tanggapannya soal pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI. Intinya, Sultan tak masalah. Syaratnya cuma satu: jangan sampai ada konflik kepentingan atau conflict of interest.

“Sebagai teman, ya, dan sahabat sih ya baik aja, baik,” ujar Sultan, Jumat (23/1/2026).

“Yang penting, rule of the game-nya kan sudah jelas, aturan mainnya sudah jelas. Kita mengapresiasi, ya. Yang penting tidak ada conflict of interest,” tambahnya.

Menurutnya, poin independensi BI ini krusial. Dia juga menyinggung soal kabar bahwa Tommy sudah tak lagi aktif di partai politik sebuah langkah yang dia anggap penting. Baginya, bank sentral harus benar-benar netral agar bisa fokus menjalankan tugasnya.

“Itu yang paling penting,” tegas Sultan, “karena BI harus memastikan bahwa fungsinya independen, menjaga monitor moneter Indonesia, kemudian pertumbuhan ekonomi yang berujung kepada nanti pengangguran kita makin kecil.”

Di sisi lain, dari internal parlemen sendiri, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sudah lebih dulu angkat bicara. Dasco membantah keras isu adanya intervensi dari Presiden Prabowo Subianto dalam pencalonan ini. Menurut penjelasannya pada Rabu (21/1), usulan nama Tommy justru datang langsung dari Gubernur BI Perry Warjiyo.

“Bahwa pengusulan Tommy Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI itu adalah pilihan dari Gubernur BI sendiri,” kata Dasco dengan tegas.

Dasco, yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra, menekankan bahwa proses pemilihan calon dilakukan secara kolektif dan kolegial. Jadi, meski Tommy adalah keponakan Prabowo, menurutnya tidak ada campur tangan presiden sama sekali.

Soal status keanggotaan partai, Dasco punya penjelasan. Dia menyebut Tommy Djiwandono sudah tak tercatat lagi dalam struktur kepengurusan Gerindra. Perubahan itu berlaku sejak Munas partai beberapa waktu yang lalu.

“Pak Tommy Djiwandono itu sudah tidak dalam struktur kepengurusan yang baru sejak kami Munas kemarin,” ujarnya, “jadi sebagai pengurus partai itu sudah tidak.”

Nah, dengan dua pernyataan ini, isu pencalonan Tommy Djiwandono tampaknya lebih ditekankan pada aspek prosedural dan netralitas. Para pejabat tadi seolah ingin memastikan publik bahwa semuanya berjalan sesuai koridor, tanpa ada kepentingan terselubung.