BNN Luncurkan Unit Layanan Narkoba di Lahat, Targetkan 50 Titik Baru di Seluruh Indonesia

Di tengah keramaian Pasar Lama, Kabupaten Lahat, Kamis lalu, suasana tampak berbeda. Bukan hanya aktivitas jual-beli biasa, melainkan sebuah acara peluncuran nasional yang digagas Badan Narkotika Nasional. Komjen Suyudi Ario Seto, sang Kepala BNN, hadir langsung. Menurutnya, kegiatan Indonesia Bersinar singkatan dari Bersih dari Narkoba ini adalah wujud nyata dukungan terhadap visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Acara itu sendiri dihadiri sejumlah tokoh. Mulai dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mantan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, hingga para pejabat daerah setempat. Mereka berkumpul untuk satu tujuan.

Bagi Suyudi, momen ini bersejarah. “Ini momentum tonggak awal,” ujarnya. Selain peluncuran nasional Kabupaten Bersinar, juga diluncurkan unit layanan terpadu P4GN di Lahat. Unit ini akan jadi pilot project, yang rencananya diikuti oleh pendirian 50 unit serupa di seluruh Indonesia.

Mantan Kapolda Banten itu menegaskan, langkah ini bukti kehadiran negara. Membangun pertahanan nasional justru harus dimulai dari unit terkecil: keluarga dan desa. Dia pun memuji Pemerintah Kabupaten Lahat yang dinilainya visioner, karena berhasil menyelaraskan kebijakan pusat dengan kearifan lokal.

“Urgensi pembentukan unit layanan ini didasari data eksisting. Saat ini, BNN Kabupaten/Kota baru terbentuk di 182 Satker. Sementara jumlah kabupaten/kota kita mencapai 514. Artinya, jangkauan layanan vertikal BNN baru mencakup sekitar 34% wilayah,”

begitu penjelasan Suyudi dalam keterangan tertulis BNN, Jumat (23/1/2026).

Dia melihat, pembentukan Unit Layanan Terpadu lewat kolaborasi dengan Pemda adalah langkah solutif. Fungsinya untuk mengisi kekosongan layanan yang ada, sekaligus menjadi ‘embrio’ bagi pembentukan BNNK di masa depan.

Tak hanya peluncuran, acara itu juga diisi dengan penandatanganan Nota Kesepahaman. BNN RI menjalin kerja sama dengan APKASI yang diwakili Bupati Lahat dan APEKSI oleh Wali Kota Bandar Lampung. Intinya, ingin mengintegrasikan visi BNN dengan organisasi perangkat daerah, untuk dukungan regulasi dan penganggaran yang lebih kuat.

“Momentum ini sejalan dengan pondasi kebijakan nasional dalam Asta Cita,” lanjut keterangan BNN, “khususnya poin tentang pembangunan dari desa dan pemberantasan narkoba.” Mereka juga memberi apresiasi pada Kemendagri dan Kementerian Desa PDT atas dukungan produk hukumnya.

Namun begitu, situasinya memang mendesak. Suyudi mengingatkan, Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Data survei BNN, BPS, dan BRIN periode 2023-2025 menunjukkan angka yang mengkhawatirkan: prevalensi penyalahguna mencapai 2,11% atau setara 4,1 juta jiwa dari penduduk usia produktif. Tak ada satu wilayah pun yang benar-benar bebas, baik kota maupun desa.

Sumatera Selatan jadi sorotan khusus. Provinsi ini tercatat sebagai salah satu dengan prevalensi tertinggi. Ada 1.719 wilayah berstatus “SIAGA”. Masalahnya makin runyam dengan fenomena sosial unik: penyalahgunaan acara hajatan atau pesta rakyat untuk ‘tripping-an’ atau pesta narkoba.

Menyikapi hal itu, Suyudi mendorong Gubernur Sumsel untuk segera menerbitkan Peraturan Gubernur. Isinya larangan musik remix di acara keramaian sebagai langkah preventif. Dia juga menegaskan akan bertindak tegas pada pengusaha organ tunggal yang tidak tertib dan diduga memfasilitasi peredaran narkoba.

Di balik semua langkah tegas, BNN punya strategi khusus. Suyudi menyebutnya ‘War On Drugs for Humanity’. Artinya, bersikap keras dan tanpa kompromi pada bandar dan sindikat, tapi tetap humanis dalam menangani dan memulihkan para korban penyalahguna. Kolaborasi, kata dia, adalah kunci utama.

“Keberhasilan tidak diukur dari kemegahan seremonial. Tapi dari konsistensi implementasi di lapangan. Melalui sinergitas Pentahelix antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media yang berjalan secara organik,”

imbuhnya menutup penjelasan.