Prabowo Tantang Pengusaha di Davos: Coba Beli Pejabat Saya!

Di tengah forum ekonomi paling bergengsi di dunia, Presiden Prabowo Subianto justru melontarkan tantangan keras. Ia bertekad memerangi korupsi dan penyalahgunaan hukum, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Bagi pengusaha serakah yang merasa bisa membeli pejabat, Prabowo punya pesan: bersiaplah menanggung risikonya.

Pernyataan tegas itu ia sampaikan sebagai pembicara kunci dalam World Economic Forum di Davos, Swiss, Kamis lalu. Awalnya, Prabowo mengungkap langkah konkret yang baru saja diambil pemerintahannya.

"Saya telah menyita 4 juta hektar," ujarnya.

"Tapi dua hari lalu, saya memimpin rapat kabinet via zoom dari London. Hasilnya, kami memutuskan mencabut izin 28 korporasi yang menguasai 1,01 juta hektar. Izin dicabut karena kami temukan pelanggaran hukum. Mereka membangun perkebunan di hutan lindung. Ini jelas-jelas perusakan aturan hukum," tegas Prabowo.

Menurutnya, praktik ilegal semacam ini adalah wujud 'serakahnomics' atau ekonomi serakah yang harus ditertibkan. Langkah penegakan hukum ini, tak pelak, menuai respons negatif dari kalangan pengusaha tertentu.

"Mungkin para pengusaha rakus ini merasa tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau barangkali mereka yakin bisa membeli semua pejabat kita," sindirnya.

"Saya dapat laporan, dalam beberapa pertemuan mereka bilang, 'Ah, tidak apa-apa. Tidak ada pejabat yang tidak bisa dibeli'. Baik! Saya tantang mereka coba membeli pejabat di pemerintahan saya. Mereka akan dapat kejutan besar," sambung Prabowo dengan nada menantang.

Penyitaan jutaan hektar lahan perkebunan ilegal ini disebutnya sebagai upaya penegakan hukum paling berani bahkan bisa dibilang nekat sepanjang sejarah Indonesia. Tapi, rupanya ini belum selesai.

"Ditambah dengan 4 juta hektar yang sudah disita, upaya kami ini memang yang paling berani. Paling nekad," ucapnya.

Masih ada ratusan perusahaan lain yang mengantre untuk ditindak. Prabowo mengungkap angka yang cukup mengejutkan: 666 perusahaan pelanggar hukum masih dalam pantauan. Untuk menghadapi ini, ia menyatakan tidak akan ada kompromi.

"Sampai saat ini, kami tutup 1.000 tambang ilegal. Tapi staf saya melapor, 'Pak, setidaknya masih ada seribu lagi'. Bisa sampai 666 korporasi yang melanggar. Lalu apa yang harus kita lakukan?"

"Hanya satu: kita harus punya nyali untuk menegakkan hukum. Tidak ada kompromi. Tidak boleh mundur. Rakyat saya menuntut ini, dan kami bertekad melayani mereka dengan jujur. Saya bertekad memegang sumpah, membela konstitusi, dan menegakkan hukum di negeri ini," imbuhnya, menutup pernyataan dengan penuh keyakinan.

Suasana di ruang sidang WEF pasti berubah saat pidato itu bergulir. Dari pembahasan ekonomi global, tiba-tiba terselip gelora politik dalam negeri yang keras dan tanpa tedeng aling-aling.