Di tengah forum ekonomi paling bergengsi di dunia, Presiden Prabowo Subianto justru melontarkan tantangan keras. Ia bertekad memerangi korupsi dan penyalahgunaan hukum, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Bagi pengusaha serakah yang merasa bisa membeli pejabat, Prabowo punya pesan: bersiaplah menanggung risikonya.
Pernyataan tegas itu ia sampaikan sebagai pembicara kunci dalam World Economic Forum di Davos, Swiss, Kamis lalu. Awalnya, Prabowo mengungkap langkah konkret yang baru saja diambil pemerintahannya.
"Saya telah menyita 4 juta hektar," ujarnya.
"Tapi dua hari lalu, saya memimpin rapat kabinet via zoom dari London. Hasilnya, kami memutuskan mencabut izin 28 korporasi yang menguasai 1,01 juta hektar. Izin dicabut karena kami temukan pelanggaran hukum. Mereka membangun perkebunan di hutan lindung. Ini jelas-jelas perusakan aturan hukum," tegas Prabowo.
Menurutnya, praktik ilegal semacam ini adalah wujud 'serakahnomics' atau ekonomi serakah yang harus ditertibkan. Langkah penegakan hukum ini, tak pelak, menuai respons negatif dari kalangan pengusaha tertentu.
"Mungkin para pengusaha rakus ini merasa tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau barangkali mereka yakin bisa membeli semua pejabat kita," sindirnya.
"Saya dapat laporan, dalam beberapa pertemuan mereka bilang, 'Ah, tidak apa-apa. Tidak ada pejabat yang tidak bisa dibeli'. Baik! Saya tantang mereka coba membeli pejabat di pemerintahan saya. Mereka akan dapat kejutan besar," sambung Prabowo dengan nada menantang.
Artikel Terkait
Petisi 1 Juta Tanda Tangan Desak Heeseung Tetap di ENHYPEN Meski Fokus Solo
Kapolri Tinjau Persiapan Pengamanan Mudik 2026, Soroti Aturan Lalin dan Stabilitas Harga
Kapolri Tekankan Soliditas dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2026 di Monas
Pemerintah Klaim Kesiapan Infrastruktur Jalan Mudik Lebaran 2026 Sudah Dipastikan