Kritik Profesor Lewat Podcast: Romantisme Perlawanan atau Pengkhianatan Diskursus?

Ki Hadjar Dewantara mengatakan:

Pendidikan adalah upaya memerdekakan lahir batin manusia. Namun, merdeka bukan berarti lepas dari tanggung jawab sosial atau bersikap eksklusif.

Penolakan undangan dengan bahasa yang agitatif justru menjauhkan dari adab "manunggaling", atau penyatuan, antara kaum intelektual dan pembuat kebijakan. Beliau selalu menekankan "kekeluargaan". Undangan Presiden semestinya dipandang sebagai ajakan merajut tali kekeluargaan antara "otak" bangsa (akademisi) dan "tangan" bangsa (eksekutif). Membangun jarak terlalu tajam hanya berdasarkan kecurigaan malah menghambat proses.

Perlukah Audit Intelektual?

Jangan lupa, dunia kampus juga tidak steril dari masalah. Maraknya fenomena "profesor abal-abal" dan gelar yang lahir dari pragmatisme karier adalah noda hitam yang nyata. Dalam konteks ini, wacana audit fungsional profesor menjadi wajar adanya. Ini soal akuntabilitas, bukan sekadar kecurigaan.

Alangkah baiknya jika sang profesor lebih kritis menyikapi sinyalemen ini, ketimbang langsung bertindak sensasional di ruang publik. Tridharma Perguruan Tinggi saja belum cukup jadi parameter kontribusi nyata para profesor bagi bangsa. Jadi, ketika pemerintah menambah anggaran riset yang selama ini selalu dikeluhkan kurang bukankah itu justru stimulus? Terlalu naif jika langsung dicap sebagai alat kontrol.

Menepis Tuduhan Otoriterisme

Secara jernih, undangan ke Istana bagi 1.200 guru besar itu lebih tepat dimaknai sebagai pernyataan simbolis. Negara sedang menempatkan intelektual di pusat gravitasi kebijakan nasional. Memang, secara teknis mustahil ada dialog intensif dengan ribuan orang dalam hitungan jam.

Tapi, pertemuan itu adalah "statement of intent". Sebuah tanda bahwa negara menghargai dunia intelektual. Coba bayangkan jika yang diundang cuma kelompok kecil dan elitis, justru berisiko menciptakan eksklusivitas baru. Saat ini, pemerintah sedang berupaya mengorkestrasi seluruh kekuatan bangsa untuk menciptakan sinergi. Bukan untuk mengebiri kebebasan akademik.

Justru di tengah tekanan neoliberalisme yang mendorong kampus mencari dana sendiri, kehadiran negara lewat kepastian anggaran bisa menjadi pelindung. Agar kampus tidak terjebak jadi "korporasi pencari cuan" yang akhirnya membebani mahasiswa.

Suara seorang profesor bukanlah kebenaran mutlak. Kebenaran akademik itu dinamis dan harus tetap terbuka pada kritik. Meminjam semangat Habermas, mari kita hidupkan lagi ruang publik yang deliberatif. Agar otonomi kampus bukan jadi tameng untuk menghindar dari tanggung jawab sosial.

Pada akhirnya, kehadiran pemerintah dalam dunia pendidikan tinggi tidak selamanya harus dicurigai sebagai hegemoni. Selama tujuannya untuk stabilitas, kepastian anggaran, dan peningkatan kualitas riset bagi rakyat, maka kolaborasi adalah peta jalan yang lebih mulia. Jauh lebih baik daripada romantisme perlawanan hampa yang justru mengebiri inovasi.

Eko Wahyuanto. Pengamat kebijakan publik.