Kritik Profesor Lewat Podcast: Romantisme Perlawanan atau Pengkhianatan Diskursus?

Belakangan ini, publik dihebohkan oleh seorang profesor yang dengan vokal menolak undangan Presiden ke Istana. Aksi protesnya cukup mencolok. Ia menuding acara pertemuan dengan 1.200 guru besar itu berbau otoriter, mirip briefing satu arah ala Orde Baru. Sebuah narasi yang langsung menyulut perdebatan.

Sebagai sesama yang berkecimpung di dunia akademik, saya mencoba memahami sudut pandang kritis ini. Memang, opini semacam itu terasa "seksi" untuk dikonsumsi kalangan yang suka narasi perlawanan. Tapi, benarkah klaim sepihak itu bisa langsung kita anggap sebagai kebenaran mutlak? Atau jangan-jangan, ini cuma sekadar romantisme aktivisme yang gagal melihat sisi pragmatis dari langkah strategis pemerintah?

Fenomena ini mengingatkan saya pada satu teori. Jürgen Habermas, filsuf ternama, pernah menggagas konsep "Tindakan Komunikatif". Intinya, kebenaran itu harus diraih lewat ruang publik yang bebas dari dominasi, di mana klaim keabsahan suatu pernyataan diuji lewat diskusi setara antar berbagai pihak.

Nah, di sinilah paradoksnya muncul. Si profesor menuduh model komunikasi Istana tidak deliberatif, tidak dialogis. Tapi, lantas ia membalasnya dengan narasi satu arah lewat kanal YouTube-nya sendiri? Sebuah podcast tanpa lawan bicara. Bukankah ini justru mencerminkan kemandulan nuansa demokrasi yang ia protes?

Dengan kata lain, alih-alih membuka ruang diskusi, sang profesor malah membangun "kebenaran absolut" versinya sendiri. Sikap "aku yang paling benar, kau salah" ini, menurut saya, justru mengkhianati prinsip diskursus rasional ala Habermas tadi. Dunia akademis mengajarkan kita untuk menemukan kebenaran dari "pertengkaran argumen" yang sehat, bukan dari mengulang-ulang tudingan secara monolog.

Di satu sisi, ia berharap ada dialog interaktif dengan Presiden. Namun di sisi lain, kritik yang dilontarkannya bersifat agitatif dan tanpa pembanding. Lalu, bagaimana kebenaran akademis yang sah itu bisa diuji?

Soal Tanggung Jawab Sosial

Mari kita telaah lebih jauh kritik profesor lainnya. Misalnya, soal hak suara pemerintah 35% dalam pemilihan rektor dan tambahan dana riset Rp 6 triliun yang disebutnya sebagai "alat penundukan".

Paulo Freire, dalam "Pedagogik Kritis"-nya, memang menekankan pendidikan yang membebaskan. Tapi, Freire juga mengingatkan: kaum intelektual jangan sampai hidup di "menara gading". Pendidikan adalah praktik kebebasan, tapi kebebasan itu harus bermuara pada praxis yaitu kesatuan antara teori dan aksi untuk mengubah dunia.

Nah, ketika pemerintah menggelontorkan dana triliunan untuk riset, bukankah itu justru upaya memfasilitasi praxis tadi? Skeptisisme berlebihan tanpa dasar konkret terasa seperti "jumping to conclusion".

Kalau selama ini otonomi kampus dianggap "liar" tapi minim dampak nyata bagi industri dan masyarakat, maka campur tangan pemerintah melalui jaminan mutu menjadi suatu keharusan. Freire mengingatkan tanggung jawab etik intelektual terhadap masyarakatnya. Menolak dukungan anggaran besar hanya karena alasan "takut dikontrol" tanpa bukti nyata justru merugikan publik. Bisa juga dibaca sebagai upaya menutupi kegagalan akademik di masa lalu.

Mengenai Adab Intelektual

Ki Hajar Dewantara punya pemikiran yang relevan di sini. Konsep "Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani" bisa jadi lensa untuk melihat hubungan negara dan akademisi.

Undangan pemerintah kepada para profesor bisa dilihat sebagai wujud "Ing Madya Mangun Karsa" berdiri di tengah, membangkitkan semangat dan kemauan para intelektual agar selaras dengan visi pembangunan. Ki Hajar mengajarkan asas "Trikon", salah satunya "Konsentris". Artinya, meski punya otonomi, kita harus tetap menjadi bagian dari satu kesatuan kebangsaan.