Tito Karnavian Soroti Data sebagai Kunci Pemulihan Pasca-Bencana di Aceh Utara

Langit di Aceh Utara sore itu terlihat cerah, namun di bawahnya, bekas luka bencana masih jelas terpampang. Di tengah pemandangan itulah, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian berdiri, menyaksikan barisan hunian sementara yang baru dibangun. Sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatera, ia datang untuk meninjau langsung. Dan apa yang dilihatnya di Desa Rumoh Rayeuk, Kecamatan Langkahan, patut diapresiasi.

Memang, kondisi Aceh Utara cukup memprihatinkan. Bencana yang melanda tak tanggung-tanggung dampaknya. Banyak rumah warga yang hancur lebur, rata dengan tanah. Bahkan sampai sekarang, sebagian masyarakat masih terpaksa bertahan di tenda-tenda pengungsian. Situasinya sungguh berat.

Namun begitu, ada titik terang. Tito menyoroti sinergi yang terjalin antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU dan Danantara dalam membangun huntara ini. Upaya ini melengkapi kerja sebelumnya dari BNPB yang telah menyiapkan tempat pengungsian, mendirikan tenda, hingga menyalurkan logistik dan air bersih.

“Ada 4.000 huntara di Aceh Utara ini,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/1/2025).

“Mudah-mudahan ini nanti akan bisa membantu, terutama yang masih tinggal di tenda, agar bisa pindah ke hunian sementara,” tambahnya.

Kunjungan kerja itu bukan sekadar seremonial. Tito menegaskan, huntara hanyalah tahap pertama. Pemerintah sudah menyiapkan langkah berikutnya: hunian tetap atau huntap. Khususnya bagi warga yang rumahnya rusak parah atau hilang sama sekali.

Penyiapan huntap ini akan melibatkan banyak pihak. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta BNPB akan jadi leading sector, didukung gotong royong berbagai elemen. Ia mencontohkan Yayasan Buddha Tzu Chi yang bersama Menteri PKP Maruarar Sirait, membantu pembangunan lebih dari 2.600 unit rumah layak huni.

“Nah, di samping itu, saya sudah minta bantuan kepada Pak Bupati,” jelas Tito.

“Kewajiban pemerintah daerah adalah data.”

Poin data ini rupanya kunci segalanya. Tito menjabarkan skema bantuan perbaikan rumah berdasarkan tingkat kerusakan. Rusak ringan dapat Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan untuk yang rusak berat, bantuannya mencapai Rp60 juta. Dana ini diupayakan cair segera setelah data divalidasi dan diverifikasi oleh BNPB.

Tak cuma itu. Ia juga meminta para keuchik atau kepala desa aktif mendata warga yang membutuhkan bantuan dari Kementerian Sosial. Bantuannya beragam, mulai dari uang makan Rp15 ribu per orang per hari, bantuan perabotan senilai Rp3 juta, hingga suntikan dana pemulihan ekonomi sebesar Rp5 juta.

“Kuncinya adalah bupati, wali kota yang terdampak mendaftar,” paparnya lebih rinci.

“Buatlah tim dengan camat, keuchik-keuchik, Dinas Sosial, dan BPBD setempat. Tugasnya mendata warga yang benar-benar memerlukan.”

Menurut Tito, kecepatan penyaluran bantuan sangat bergantung pada akurasi data ini. Bantuan harus tepat sasaran, jatuh ke tangan yang berhak. Kalau tidak, bukannya menyelesaikan masalah, malah bisa memicu persoalan hukum baru.

Ia menggambarkan betapa vitalnya data tersebut. Bayangkan, seorang warga bisa mendapat kumulatif bantuan yang jumlahnya signifikan. Mulai dari bantuan perbaikan rumah, tambahan untuk beli perabot, dana pemulihan usaha, plus uang makan harian.

“Karena data itu sangat berharga sekali,” pungkas Tito.

“Makin cepat data diserahkan, mereka akan sangat terbantu, dan tidak perlu lagi berlama-lama mengungsi di tenda.”

Pemerintah, lewat penegasannya, berjanji akan bekerja keras. Bukan hanya di Langkahan, tapi di semua wilayah terdampak. Harapannya jelas: memulihkan kehidupan warga secepat dan sebaik mungkin.