Andre Rosiade Desak Percepatan Izin Tambang Rakyat di Sumbar

Andre Rosiade, anggota DPR asal Sumatra Barat, kembali menegaskan komitmennya. Kali ini, soal urusan tambang rakyat. Dia bilang akan terus mengawal aspirasi masyarakat hingga mereka dapat kepastian hukum. Janji itu bukan sekadar omong kosong belaka.

Buktinya, Rabu lalu (22/1/2026), Andre langsung bergerak. Ia menemui Bambang Haryadi, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, di Senayan. Inti pembicaraannya satu: mendesak percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan izinnya (IPR) khusus untuk Sumbar.

Pertemuan itu sendiri merupakan tindak lanjut dari janji Andre ke warga Pasaman seminggu sebelumnya. Menurutnya, pemerintahan Prabowo Subianto sekarang ini memberi perhatian serius. Tujuannya jelas: agar masyarakat kecil punya pijakan hukum yang kuat untuk mengelola sumber daya alam. Legal, adil, dan tentu saja berkelanjutan.

"Sesuai janji saya kepada masyarakat, pemerintah Presiden Prabowo ingin hadir dan memberi solusi," ujar Andre, yang juga Wakil Ketua Komisi VI.

Dia melanjutkan, "Besok Komisi XII akan menggelar rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Pak Bambang untuk membahas WPR dan IPR di Sumatera Barat."

Di sisi lain, Bambang Haryadi yang juga Sekretaris Fraksi Gerindra ini menyambut baik. Dia menegaskan dukungan penuh fraksinya. WPR ini kan amanat undang-undang, jadi harus dijalankan. Mekanismenya, usulan diajukan pemprov ke pusat. Tugas DPR mendorong biar prosesnya nggak molor.

Yang ditekankan Bambang, WPR ini harus benar-benar untuk rakyat. Khususnya buat mereka yang bergabung dalam koperasi atau UMKM. Jangan sampai manfaat tambang cuma dinikmati segelintir orang lagi. Aturannya sudah ada: luas WPR maksimal 100 hektare per wilayah. Syaratnya, wajib lengkapi dokumen pengelolaan dan lingkungan.

Nah, kalau WPR sudah dapat lampu hijau dari pemerintah pusat, giliran Gubernur Sumbar yang bertindak. Kewenangan penerbitan IPR ada di tangannya. Dengan begitu, masyarakat bisa segera dapat izin resmi dan beraktivitas dengan tenang.

Harapannya sih jelas. Upaya percepatan ini bisa jadi solusi nyata. Selain menertibkan pertambangan rakyat dan memangkas praktik ilegal, yang paling penting adalah kesejahteraan warga Sumbar bisa terdongkrak. Semuanya tentu dengan tetap memegang prinsip kelestarian alam dan kepastian hukum yang lebih baik.