Polri Luncurkan Satuan Khusus Perempuan dan Anak di 11 Wilayah Percontohan

Di Aula Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu pagi itu, suasana tampak khidmat. Sekitar pukul sepuluh, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tiba dan langsung disambut para pejabat. Agenda hari itu cukup penting: peluncuran resmi Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) beserta Pidana Perdagangan Orang (PPO). Langkah ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah upaya konkret Polri untuk memperkuat penanganan kasus-kasus yang menyangkut kelompok rentan.

Acara pun dibuka. Dengan mengucap bismillah, pembawa acara menyatakan direktorat dan satuan reserse baru itu resmi diluncurkan.

Kapolri lalu menekan tombol peluncuran secara simbolis, didampingi sejumlah pejabat tinggi.

Hadir dalam kesempatan itu sejumlah menteri dan pimpinan lembaga. Tampak Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri P2MI Mukhtarudin, dan Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi. Perwakilan dari Komnas Perempuan dan KPAI juga hadir, menunjukkan bahwa isu ini memang memerlukan kolaborasi banyak pihak.

Rangkaian acara berlanjut dengan penandatanganan. Pertama, Nota Kesepahaman antara Polri dan Kementerian P2MI. Tujuannya jelas: memperketat koordinasi untuk melindungi pekerja migran dari jerat perdagangan orang. Setelah itu, dilaksanakan pengukuhan simbolis Ditres dan Satres PPA-PPO oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri, disaksikan para menteri dan Kapolri.

Nah, untuk tahap awal, direktorat baru ini akan beroperasi di sejumlah wilayah terpilih. Sebanyak 11 Polda dan 22 Polres ditetapkan sebagai lokasi percontohan. Berikut daftarnya:

Polda Metro Jaya
Polres Metro Jakarta Barat, Timur, Utara, Pusat, dan Bekasi Kota.

Polda Jawa Timur
Polrestabes Surabaya, Polresta Sidoarjo, Polres Malang, Probolinggo Kota, dan Batu.