"Kalau untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita, sejauh mana dampaknya terhadap penurunan angka stunting? Artinya BGN jangan hanya fokus terhadap target kuantitas, tetapi yang jauh lebih penting adalah target kualitas."
Intinya, penyaluran MBG ke kelompok di luar sasaran awal mungkin terdengar baik, tapi jelas melenceng. Yahya mengingatkan, bahkan di negara lain pun program serupa hanya dikhususkan untuk anak usia sekolah.
"Ya sudah melenceng dari tujuan semula," katanya singkat.
Persoalan data ternyata juga masih menjadi kendala serius. Sehari sebelumnya, dalam rapat di Komisi IX, Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui masih banyak penerima manfaat yang terlewat. Sejumlah pesantren, misalnya, tidak terdata di Kementerian Agama.
"Bahwa banyak pesantren yang tidak terdata di Kementerian Agama dan itu adalah penerima manfaat," jelas Dadan, Selasa (20/1/2026).
Problem serupa terjadi pada anak balita dari pernikahan siri atau pernikahan dini. Karena tak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), mereka pun luput dari sistem.
"Banyak anak-anak balita termasuk ibu hamil ibu menyusui yang belum terdata," terang Dadan.
Jadi, di balik wacana perluasan, pekerjaan rumah untuk memastikan sasaran utama tercapai dan terdata dengan baik masih menumpuk. Itulah tantangan nyata yang harus dijawab.
Artikel Terkait
Pria Dilaporkan Perkosa, Balik Lapor Korban Diduga Tipu Rp 98 Juta
Larry, Pejabat Berbulu yang Curi Perhatian Saat Prabowo Bertemu Starmer
Kades Sragen Mandi Lumpur di Jalan Rusak, Protes yang Akhirnya Didengar
32 Bus Sekolah Ramah Disabilitas Resmi Beroperasi di Jakarta