IPDN Didesak Jadi Pusat Riset Kebijakan, Dukung Indonesia Emas 2045

Konferensi pers di Kantor BRIN, Jakarta, hari ini, diwarnai penegasan penting dari Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk. Ia menyoroti peran strategis Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Menurut Ribka, lembaga ini bukan cuma tempat belajar calon aparatur, tapi harus jadi ujung tombak riset dan inovasi untuk pemerintah daerah.

"Bapak Menteri Dalam Negeri dalam menyampaikan semua policy, baik dari Bapak Presiden maupun Kementerian Dalam Negeri, saat ini memang selalu kami menggunakan data dan riset," tegas Ribka usai Kick Off Meeting Forum Komunikasi Riset dan Inovasi.

Pernyataan itu ia sampaikan melalui keterangan tertulis, Senin (19/1/2026). Intinya jelas: kebijakan yang solid harus lahir dari kajian ilmiah, bukan sekadar asumsi.

Di sisi lain, Ribka melihat IPDN punya potensi besar sebagai policy research hub. Fungsinya akan menjembatani kebutuhan riil di daerah dengan temuan-temuan riset mutakhir. Karena itulah, kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) harus diperkuat. "Kami Pemerintah sangat membutuhkan adanya riset dan juga inovasi [sebagai] rekomendasi kepada pemerintah daerah," lanjutnya.

Tujuannya? Agar kebijakan di level daerah bisa lebih adaptif, berbasis data, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.