IPDN Didesak Jadi Pusat Riset Kebijakan, Dukung Indonesia Emas 2045

Konferensi pers di Kantor BRIN, Jakarta, hari ini, diwarnai penegasan penting dari Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk. Ia menyoroti peran strategis Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Menurut Ribka, lembaga ini bukan cuma tempat belajar calon aparatur, tapi harus jadi ujung tombak riset dan inovasi untuk pemerintah daerah.

"Bapak Menteri Dalam Negeri dalam menyampaikan semua policy, baik dari Bapak Presiden maupun Kementerian Dalam Negeri, saat ini memang selalu kami menggunakan data dan riset," tegas Ribka usai Kick Off Meeting Forum Komunikasi Riset dan Inovasi.

Pernyataan itu ia sampaikan melalui keterangan tertulis, Senin (19/1/2026). Intinya jelas: kebijakan yang solid harus lahir dari kajian ilmiah, bukan sekadar asumsi.

Di sisi lain, Ribka melihat IPDN punya potensi besar sebagai policy research hub. Fungsinya akan menjembatani kebutuhan riil di daerah dengan temuan-temuan riset mutakhir. Karena itulah, kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) harus diperkuat. "Kami Pemerintah sangat membutuhkan adanya riset dan juga inovasi [sebagai] rekomendasi kepada pemerintah daerah," lanjutnya.

Tujuannya? Agar kebijakan di level daerah bisa lebih adaptif, berbasis data, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

Pandangan serupa datang dari Kepala BRIN, Arif Satria. Ia menegaskan, forum komunikasi yang digelar ini bertujuan menyelaraskan arah riset BRIN dengan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN. Tak cuma itu, sinergi lintas sektor juga digodok untuk membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan.

"Acara ini juga untuk menciptakan solusi berkelanjutan bagi permasalahan bangsa untuk mencapai Indonesia Emas 2045," ungkap Arif.

Ia menambahkan, peran BRIN kedepan diharapkan bisa lebih sentral. Sebagai pusat pengolahan riset, lembaganya diharapkan mampu mendukung program kementerian dan lembaga lain. Harapannya, setiap kebijakan yang dilahirkan benar-benar punya dasar ilmiah yang kuat dan menjawab persoalan di lapangan.

Dengan kolaborasi yang erat antara Kemendagri, IPDN, dan BRIN, pemerintah berharap tata kelola pemerintahan ke depan bisa lebih efektif. Lebih responsif. Dan tentu saja, berkelanjutan.

Acara hari ini sendiri dihadiri sejumlah pejabat tinggi. Tampak hadir Menteri Koordinator PMK Pratikno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara. Hadir pula Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, bersama sejumlah pihak terkait lainnya. Pertemuan ini, setidaknya, jadi sinyal kuat bahwa pemerintah mulai serius menyatukan langkah antara dunia riset dan kebijakan.