Iran di Persimpangan: Khamenei Berhadapan dengan Gelombang Protes dan Bayang-bayang Dinasti Pahlavi

Iran kembali memanas. Sejak akhir 2025, jalanan di berbagai kota bergolak oleh aksi unjuk rasa yang tak kunjung reda. Awalnya, ini soal ekonomi yang terpuruk inflasi menggila, nilai mata uang terjun bebas, dan hidup semakin sulit. Tapi rasa frustrasi itu dengan cepat berubah. Kini, sorotan beralih ke struktur kekuasaan itu sendiri, bahkan menyentuh pucuk pimpinan tertinggi, Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei.

Di tengah keriuhan ini, muncul lagi nama yang lama menghilang: Reza Pahlavi. Dia adalah putra mahkota terakhir dari era monarki, yang digulingkan oleh Revolusi Islam 1979. Kini, dari pengasingannya, suaranya terdengar kembali. Ketegangan antara dua simbol ini sang pemimpin teokratis dan sang putra mahkota bukan cuma pertikaian personal. Ini adalah cermin dari pertarungan ideologi yang sudah mengakar jauh di tubuh masyarakat Iran.

Protes kali ini meluas dengan cepat, mungkin yang tercepat dalam beberapa dekade. Menyebar ke lebih dari 30 provinsi. Ribuan orang turun ke jalan. Situasinya mencekam. Laporan-laporan dari dalam menyebut langkah keras pemerintah: internet diputus, aparat dikerahkan. Korban berjatuhan, baik dari kalangan demonstran maupun aparat. Angka pastinya simpang siur, tapi kelompok pemantau independen menyebut jumlah korban tewas bisa mencapai ribuan. Sungguh tragis.

Yang menarik, tuntutan rakyat telah bergeser. Dari sekadar menuntut perbaikan harga sembako, kini terdengar teriakan yang lebih berani. Slogan "Death to the Dictator" bergema di Tehran dan kota-kota lain. Pesannya jelas: ini sudah bukan lagi soal roti, tapi soal perubahan politik yang mendasar.

Dua Wajah, Dua Masa Depan

Nama Reza Pahlavi kini ramai dibicarakan. Dari tempat pengasingannya, dia tak henti menyuarakan penentangan. Seruannya agar rakyat terus berdemonstrasi disambut, bahkan namanya diteriakkan di beberapa aksi. Dia tak segan menyerang kebijakan Khamenei, terutama soal keterlibatan Iran di konflik regional.

Yang lebih menohon, Pahlavi secara terbuka memanggil tentara dan polisi untuk membelot. "Bergabunglah dengan rakyat," katanya. Dia juga sudah menyiapkan semacam peta jalan, 100-day transition plan, sebuah proposal transisi jika rezim saat ini runtuh. Ini sinyal bahwa oposisi tidak hanya berteriak, tapi juga mulai merancang alternatif sebuah tawaran pemerintahan yang lebih plural.

Di seberang sana, Ali Khamenei tetap berdiri kokoh. Posisinya sebagai Supreme Leader adalah inti dari seluruh sistem teokratis Iran, jauh di atas presiden mana pun. Legitimasilah yang dipertahankan mati-matian. Menghadapi gelombang protes, dia dan pendukungnya terus bersuara lantang tentang kedaulatan nasional. Setiap kritik terhadap rezim dianggap sebagai buah dari "campur tangan asing", terutama dari Amerika Serikat.

Narasi anti-intervensi ini memang warisan dari Revolusi 1979. Sejak Ayatollah Khomeini memimpin revolusi, perlawanan terhadap pengaruh Barat menjadi pilar ideologi negara. Khamenei, sebagai penerus Khomeini, adalah simbol sekaligus penjaga warisan itu. Tapi kini, simbol itu sendiri yang digugat oleh rakyatnya sendiri.

Bayang-bayang 1979 dan Nostalgia yang Rumit

Untuk mengerti konflik sekarang, kita harus menengok ke belakang. Revolusi 1979 adalah titik balik besar. Monarki Shah Mohammad Reza Pahlavi yang dianggap otoriter dan terlalu dekat dengan Barat, digulingkan oleh koalisi luas: ulama, buruh, hingga kelas menengah kota. Lahirlah Republik Islam.

Selama puluhan tahun, rezim ini bertahan menghadapi segala macam tekanan. Tapi gelombang protes 2025 ini terasa berbeda. Terutama generasi mudanya, mereka seperti sudah kehilangan kesabaran. Warisan teokrasi pasca-revolusi dipertanyakan ulang.

Di sinilah figur Reza Pahlavi hadir dengan segala kompleksitasnya. Bagi sebagian orang, dia bukan sekadar simbol monarki lama, melainkan sebuah kemungkinan. Sebuah pintu untuk membayangkan masa depan Iran di luar struktur yang sama selama 45 tahun terakhir. Tapi tentu saja, nostalgia punya dua sisi. Banyak juga yang mempertanyakan, apakah kembali ke model lama adalah jawaban yang tepat untuk masalah sekarang?

Lalu ada faktor internasional yang memperkeruh suasana. Negara-negara Barat mengutuk keras tindakan represif pemerintah Iran dan mengancam sanksi baru. Beberapa pejabat AS bahkan menyatakan dukungan terbuka untuk rakyat Iran.

Namun begitu, hubungan Barat dengan figur seperti Pahlavi juga masalah sensitif. Isu intervensi asing adalah titik lemah yang mudah dieksploitasi oleh rezim. Di dalam negeri, perasaan rakyat Iran campur aduk: ada keinginan untuk demokrasi, tapi juga prinsip kedaulatan dan kecurigaan terhadap motif negara lain.

Pada akhirnya, ketegangan antara Khamenei dan Pahlavi adalah pertarungan dua visi untuk Iran. Satu ingin mempertahankan sistem teokratis warisan revolusi. Satunya lagi mendambakan perubahan fundamental, entah ke arah monarki konstitusional atau demokrasi yang lebih terbuka.

Gelombang protes ini adalah titik kritis. Ia membuka kembali pertanyaan-pertanyaan besar yang belum tuntas: identitas politik Iran seperti apa, di mana kedaulatan rakyat berada, dan siapa yang berhak menentukan arah negara.

Ini lebih dari sekadar duel dua tokoh. Ini adalah pergulatan antara narasi sejarah yang sudah usang dengan aspirasi baru sebuah bangsa yang ingin menentukan takdirnya sendiri di abad ke-21.

Aji Cahyono. Master Bidang Kajian Timur Tengah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Founder Indonesian Coexistence.